Dapatkan Segera Promonya di Sini
PRABU JAYA, PM - Ketua komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kota Prabumulih Wagio di sela-sela pertemuan antara perwakilan pengunjuk rasa dan KPU mengungkapkan bahwa proses pencalonan Ir.Ridho Yahya telah sesuai prosedur dan aturan KPU. Soal dugaan yang bersangkutan masih berstatus pegawai negeri sipil, pihak KPU jauh sebelumnya telah melakukan konfirmasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Prabumulih, dan saat pendaftaran di KPU, Ridho Yahya juga telah melampirkan surat pengunduran diri, tegasnya.
Menyangkut prosedur pencalonan yang tidak ditandatangani oleh ketua partai pendukung yakni partai Golkar lanjut Wagio, Ridho Yahya saat itu menjabat sebagai ketua Partai tersebut dan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua. Untuk urusan penandatanganan diserahkan kepada pengurus partai yakni Wakil Ketua Partai pengusung, ujarnya menjelaskan kepada perwakilan pengunjuk rasa.
Menyangkut prosedur pencalonan yang tidak ditandatangani oleh ketua partai pendukung yakni partai Golkar lanjut Wagio, Ridho Yahya saat itu menjabat sebagai ketua Partai tersebut dan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua. Untuk urusan penandatanganan diserahkan kepada pengurus partai yakni Wakil Ketua Partai pengusung, ujarnya menjelaskan kepada perwakilan pengunjuk rasa.
Namun penjelasan oleh KPU yang didampingi Panwaslu kota Prabumulih itu belum dapat diterima oleh perwakilan pengunjuk rasa yang terdiri dari Hidayat dan Hasan Cambai CS. Mereka meminta pernyataan atau jawaban tertulis dari KPU untuk kemudian disampaikan kepada pengunjuk rasa agar pihak pengunjuk rasa dapat mengambil langkah pasti untuk mengusut dugaan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan kandidat Calon Walikota Ridho Yahya.
"Kami ingin jawaban pasti dari KPU terkait salah tidaknya unjuk rasa yang kami lakukan ini. Karna sejauh ini KPU diniali lalai dalam menanggapi pengaduan warga. Alasannya, pengaduan yang kami sampaikan ternyata belum disampaikan oleh pihak KPU kepada Kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk mengantisipasi kegaduhan dan salah persepsi diantara pengunjuk rasa, kami minta KPU membuat jawaban tertulis atas tuntutan yang kami lakukan ini" tegasnya.
Pantauan koran ini, proses unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan massa dari Gabungan Masyarakat Kota Prabumulih ini mendapat pengawalan ketat kepolisian resort Prabumulih. Ratusan personel dari berbagai satuan diterjunkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam unjuk rasa tersebut. PM/02
