• Jelajahi

    Copyright © POSMETRO.ID
    POSMETRO.ID

    Iklan

    Kriminal

    Medco Mulai Seismik 3D di Prabumulih, Bidik Cadangan Migas Baru

    16 Juli 2026, Juli 16, 2026 WIB Last Updated 2026-07-16T07:27:01Z
    Masukkan scrip iklan disini


    POSMETRO.ID, PRABUMULIH
    – PT Medco Energi Amanah (Medco E&P) bersama SKK Migas resmi memulai tahapan sosialisasi Survei Seismik 3D Amanah di Kota Prabumulih. Kegiatan ini menjadi langkah awal pencarian potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) baru guna mendukung target pemerintah mencapai produksi satu juta barel minyak per hari (1 Million Barrels Oil Per Day/1 MBOPD) pada 2030.

    Sosialisasi digelar di ruang rapat Pemerintah Kota Prabumulih, Rabu (15/7/2026), dihadiri Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, Ketua DPRD H. Deni Victoria SH MSi, Kajari Prabumulih Asvera Primadona SH MH, Sekda H. Elman ST MM, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, dan lurah.

    Dari pihak Medco Energi Amanah hadir Field Relations and Community Enhancement Yulianto Pawit, Senior Manager Eksplorasi Didit Aryadi Firmansyah, serta perwakilan SKK Migas Hendra Sagita.

    Yulianto Pawit menjelaskan, Survei Seismik 3D Amanah akan dilaksanakan di Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim. Di Prabumulih, wilayah survei mencakup Kecamatan Cambai dan Kecamatan Prabumulih Timur.

    "Kami sudah memperoleh surat dukungan dari Wali Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut surat Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagsel. Setelah sosialisasi di tingkat Forkopimda dan OPD, kegiatan akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kelurahan, desa, hingga masyarakat yang berada di wilayah survei," ujarnya.

    Menurut Yulianto, pelaksanaan survei diperkirakan berlangsung selama enam bulan, mulai Agustus 2026 hingga Januari 2027. Ia menegaskan kegiatan tersebut masih sebatas eksplorasi awal untuk memperoleh data bawah permukaan bumi dan belum memasuki tahap pengeboran.

    "Kegiatan ini masih tahap pencarian potensi migas. Belum ada aktivitas pengeboran," tegasnya.

    Ia berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, dapat mendukung kelancaran kegiatan yang merupakan bagian dari program strategis nasional dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.

    Sebelum pekerjaan lapangan dimulai, Medco akan melakukan pendataan kondisi awal bangunan dan lingkungan di sekitar jalur survei. Pemetaan dilakukan dalam radius sekitar 600 meter dari titik getar (vibroseis) dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, serta masyarakat agar seluruh kondisi awal terdokumentasi dengan baik.

    Sementara itu, perwakilan SKK Migas, Hendra Sagita, menjelaskan wilayah kerja Survei Seismik 3D Amanah memiliki luas sekitar 70 kilometer persegi, dengan sekitar 57 kilometer persegi berada di wilayah Kota Prabumulih.

    "Survei seismik merupakan tahapan penting dalam industri hulu migas karena menghasilkan gambaran struktur bawah permukaan bumi yang menjadi dasar penentuan prospek minyak dan gas," jelasnya.

    Senior Manager Eksplorasi Medco Energi Amanah, Didit Aryadi Firmansyah, menambahkan pelaksanaan survei dijadwalkan berlangsung pada Kuartal III hingga Kuartal IV Tahun 2026.

    Di Kecamatan Cambai, wilayah survei meliputi Kelurahan Cambai, Desa Pangkul, dan Desa Sindur. Sementara di Kecamatan Prabumulih Timur mencakup Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Muara Dua, dan Kelurahan Karang Jaya.

    "Kami berharap dukungan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sehingga proses pengambilan data dapat berjalan lancar serta menghasilkan data eksplorasi yang optimal," katanya.

    Wali Kota Prabumulih H. Arlan menegaskan Pemerintah Kota Prabumulih mendukung penuh pelaksanaan Survei Seismik 3D Amanah karena dinilai memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi nasional.

    "Pemkot Prabumulih siap mendukung pelaksanaan Survei Seismik 3D Amanah dan mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan program ini," ujar Arlan.

    Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan survei tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama apabila terdapat penggunaan lahan maupun dampak kegiatan yang membutuhkan penyelesaian kompensasi.

    "Hak-hak masyarakat harus dipenuhi. Jika memang ada ganti rugi atau kompensasi sesuai ketentuan, maka harus diselesaikan dengan baik. Program ini penting bagi ketahanan energi nasional, tetapi kepentingan masyarakat juga harus menjadi prioritas," tegasnya.

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Utama

    Legislatif

    +