PRABUMULIH, PP - Pendataan warga miskin yang tidak cermat membuat bantuan langsung sementara dampak kenaikan BBM banyak tidak tepat sasaran. Akibatnya, bantuan tersebut kebanyakan dinikmati oleh orang-orang mampu. Sementara warga miskin kian miskin akibat luput dari pendataan.
Melihat kondisi ini, Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya MM berang dan menegur secara langsung kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih. Ridho Yahya dihadapan Inspektur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegur Kepala BPS dalam acara Sosialisasi Permenpan RB di rumah dinas walikota, Selasa (9/12).
Teguran keras itu disebabkan cukup banyak warga yang melaporkan jika penerima bantuan program kompensasi kenaikan BBM kebanyakan orang yang tidak sesuai dengan tujuan alias sudah kaya.
"Saya kepala daerah di Prabumulih, paling tidak ketika mendata koordinasikan dengan kami, sekarang ini banyak sekali warga mengeluh karena penerima bantuan PSKS tidak sesuai. Kita sangat sayangkan BPS, dari dulu-dulu kita himbau dan kita minta untuk koordinasi agar pendataan warga kurang mampu benar dan tidak asal-asalan," tandasnya. (pp/rd)
.png "Redaksional")
