POSMETRO.ID, PRABUMULIH - Politik tanpa uang adalah konsep yang menekankan pentingnya mengurangi atau menghilangkan pengaruh uang dalam proses politik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik daripada kepentingan finansial.
Demikian disampaiakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Prabumulih Rifki Baday, SH disela-sela penyerahan berkas pendaftaran bakal calon (Bacaleg) PKB ke Sekretariat KPUD Kota Prabumulih Sabtu, (13/05/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Rifki mengaku pihaknya telah siap menghadapi Pemilu 2024 dengan konsep strategi pemenangan pemilu yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kampanye yang efektif, komunikasi yang baik, pemahaman akan kebutuhan pemilih, serta koordinasi tim yang solid.
"Utamanaya kita diawal ini akan mendekati kantong-kantong Nahdatul Ulama (NU) merekrut Nahdiyin dan alumni-alumni pesantren. Kemudian melakukan penelitian mendalam tentang daerah pemilihan, pemilih, isu-isu yang penting, dan tren politik. Dengan pemahaman yang baik tentang demografi dan kebutuhan pemilih" ujar sosok yang juga pejabat Notaris Kota Prabumulih itu.
Rifki menambahkan bahwa strategi yang efektif bisa saja berbeda-beda tergantung pada konteks politik, sistem pemilihan, dan budaya politik setiap daerah pemilihan. Fleksibilitas, adaptasi, dan respons terhadap dinamika pembangunan.
Tidak lupa dalam kesempatan tersebut, Rifki juga mendorong pelaksanaan pemilu yang berintegritas tanpa uang (Money Politik). Pemilu yang transparan dan Akuntabilitas dengan memperkuat aturan dan regulasi yang mengatur pendanaan politik, termasuk melibatkan pelaporan keuangan yang transparan dan mengaudit dana kampanye. "Hal ini akan membantu mengurangi praktik korupsi, penyuapan, dan pengaruh kelompok kepentingan khusus dalam politik" paparnya.
Kemudian ia juga berharap lembaga penyelenggaran pemilu seperti KPU, Bawaslu dan Partai peserta Pemilu dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam politik. Dengan meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, partisipasi dalam kelompok masyarakat, atau gerakan sosial sehingga pengaruh uang dapat dikurangi secara bertahap.
"Selain itu, kelompok masyarakat sipil juga dapat berperan sebagai penjaga dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pagelaran Pemilu 2024. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pengaruh uang dalam politik akan berdampak besar untuk perubahan sistem politik. Memang sulit, Namun, dengan adanya upaya kolaboratif dari masyarakat sipil, pemangku kepentingan, dan pemimpin partai yang berkomitmen, kita dapat membangun sistem politik yang lebih demokratis, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik"pungkasnya. Jun.
