POSMETRO.ID PRABUMULIH - KPP Pratama Prabumulih terus memperkuat strategi untuk mencapai target perolehan pajak senilai Rp2,7 triliun pada tahun 2024. Target ini mencakup penerimaan pajak dari tiga wilayah kerja utama, yakni Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Kepala KPP Pratama Prabumulih, Andi Mujahid, menjelaskan bahwa target ini bukan sekadar angka, melainkan bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional yang bertumpu pada penerimaan pajak.
“Pajak adalah tulang punggung pembangunan. Tahun ini, target nasional mencapai Rp1.800 triliun, dan tahun depan diproyeksikan mendekati Rp3.000 triliun. Dari jumlah tersebut, 70 persen digunakan untuk menopang berbagai proyek pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar Andi dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Kamis (28/11/2024).
Untuk mewujudkan target tersebut, KPP Pratama Prabumulih menggencarkan sinergi dengan berbagai pihak. Dalam forum tersebut, hadir perwakilan dari notaris, pengembang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), akademisi, hingga media.
Diskusi berfokus pada implementasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2022 yang mengatur tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
“Kami ingin memastikan aturan ini dapat diterapkan dengan baik tanpa menimbulkan hambatan di lapangan. Oleh karena itu, kami membuka ruang untuk masukan dan saran,” ujar Ahmad Mughafir, Kasi Pelayanan KPP Pratama Prabumulih.
Dalam diskusi, sejumlah peserta mengungkap kendala teknis yang kerap muncul, terutama dalam transaksi jual-beli tanah atau bangunan. Hal ini menjadi perhatian serius, khususnya bagi para notaris yang terlibat langsung dalam proses tersebut.
Ahmad menegaskan bahwa forum ini juga bertujuan untuk menyegarkan kembali pemahaman terkait aturan perpajakan, serta membangun komunikasi yang lebih erat antara KPP dan stakeholder. Sementara itu, Andi Mujahid mengungkapkan bahwa meskipun target wilayah ditetapkan Rp2,7 triliun, realisasi penerimaan dari tiga wilayah kerja KPP Pratama Prabumulih bisa mencapai Rp7 triliun.
“Perputaran ekonomi di wilayah ini cukup besar, sehingga potensi pajaknya juga tinggi. Tugas kami adalah memastikan potensi ini terkelola dengan baik melalui peningkatan kesadaran wajib pajak,” jelasnya.
Pantauan posmetro.id, Forum konsultasi ini mencerminkan komitmen KPP Pratama Prabumulih untuk tidak hanya mengejar angka target, tetapi juga menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih sehat dan berdaya dukung tinggi terhadap pembangunan nasional.
Ke depan, KPP Pratama Prabumulih berencana memperluas edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, agar kewajiban perpajakan dipenuhi secara transparan dan berkelanjutan * Jun M
