• Jelajahi

    Copyright © POSMETRO.ID
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Kriminal

    DPD Badar Prabumulih Soroti Maraknya Ketua "RT Siluman"

    05 Februari 2025, Februari 05, 2025 WIB Last Updated 2025-02-05T15:43:22Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

     


    POSMETRO.ID | PRABUMULIH – Polemik penunjukan ketua RT secara sepihak oleh sejumlah lurah di Kota Prabumulih terus menuai reaksi. Kali ini, OKP Barisan Pemuda dan Rakyat Sejahtera Indonesia (Badar) DPD Kota Prabumulih turut angkat bicara, menyoroti Ketua RT Siluman dan kurangnya transparansi dalam proses pergantian RT dan RW yang terjadi di beberapa kelurahan.



    Ketua Ormas Badar Kota Prabumulih Alfon Ramsey yang dikonfirmasi melalui Ahlil Badri, yang  ikut serta dalam mediasi bersama warga dari enam kelurahan seperti Kelurahan Payuputat, Cambai, Wonosari, Tugu Kecil, Muntang Tapus, dan Sukaraja, di kantor DPRD Kota Prabumulih turut memberikan komentar menyangkut keresahan warga atas timbulnya Ketua "RT Siluman" yang dinilai mendadak tanpa sosialisasi.



    "Kami dari Ormas Badar Kota Prabumulih berharap kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat untuk menghimbau kepada seluruh lurah di Kota Prabumulih untuk lebih adil, terbuka, dan transparan dalam pemilihan RT dan RW. Jangan sampai ada penunjukan sepihak tanpa melibatkan warga, karena ini justru memicu keresahan dan protes di berbagai kelurahan," ujar Ahlil Badri.



    Menurutnya, banyak warga yang terkejut setelah mengetahui bahwa ketua RT dan RW di wilayah mereka telah diganti tanpa pemberitahuan sebelumnya. Padahal, RT dan RW memiliki peran strategis dalam membantu administrasi dan pelayanan masyarakat.



    Badar kata Bahlil mendesak agar Pemerintah pemerintah kota, khususnya para lurah, dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan terkait kepemimpinan di tingkat RT dan RW.



    Sementara itu, Sejumlah lurah bersikeras bahwa penunjukan langsung ketua RT dan RW sudah sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwako). Namun, kebijakan ini justru menimbulkan lebih banyak persoalan di masyarakat.



    Bagi sebagian warga, Perwako seharusnya menjadi pedoman yang mempermudah tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan, bukan malah menjadi alat untuk mengambil keputusan secara sepihak. Jika penunjukan langsung ketua RT dan RW terus dilakukan tanpa konsultasi dengan warga, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun.



    "Kami tidak menolak aturan, tetapi sebaiknya aturan juga memperhatikan kondisi di lapangan. Jika Perwako ini justru lebih banyak mudarat daripada manfaat, maka harus ada evaluasi. Jangan sampai aturan yang seharusnya membantu malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat," tambah Ahlil Badri.



    Warga yang hadir dalam mediasi berharap agar setiap pergantian RT dan RW tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Jika memang ada ketua RT atau RW yang dianggap kurang aktif, sebaiknya ada diskusi terlebih dahulu sebelum dilakukan pergantian.


    DPRD Kota Prabumulih dalam pertemuan tersebut berjanji akan menyelesaikan persoalan ini agar tidak terus berlanjut. Bahkan berjanji akan mengusut apa motif dibalik penunjukan Ketua RT secara sepihak dan sporadis. Jangan sampai Lurah yang jadi korban. 


    "Kami akan menindaklanjuti keluhan warga dan segera berkoordinasi dengan PJ Walikota sebelum pelantikan Walikota Baru digelar. Sayangnya PJ Walikota saat ini tidak berada ditempat. Soal apa motif pergantian atau penunjukan langsung ketua RT oleh Lurah ini sebenarnya bayangannya kita sudah tahu. Hanya saja jangan sampai ada motif lain seperti praktik suap atau korupsi dalam proses penunjukan. Jika itu terbukti maka akan berurusan kepada aparat penegak Hukum" ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih Ir Dipe Anom.


    Ormas Badar berharap polemik ini bisa segera diselesaikan dengan pendekatan yang lebih demokratis dan transparan. Menurut mereka, ketua RT dan RW seharusnya dipilih berdasarkan musyawarah warga, bukan sekadar penunjukan dari lurah.


    "Jangan sampai kebijakan ini justru memperkeruh situasi. Kami meminta agar setiap pergantian dilakukan dengan melibatkan warga secara langsung agar tidak ada lagi gejolak di masyarakat," tegas Ahlil Badri.


    Kasus penunjukkan langsung Ketua RT di Prabumulih terus mendapatkan suara kritis dari warga dan organisasi masyarakat, kini bola panas ada di tangan Walikota Baru. Jangan sampai Polemik ini terjadi karna kepentingan politik untuk mengakomodir jabatan timsukses pada Pemilihan Walikota Prabumulih 2024 lalu.*Jun.M

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Utama