Baru Setahun Dibangun, Diduga Karena Kualitas Konstruksi Buruk
POSMETRO.ID, LUBUKLINGGAU — Pagar tembok beserta talut di kawasan Puskesmas “Maha Prana” (nama disesuaikan dengan data resmi) dilaporkan ambruk, hanya berselang kurang dari satu tahun sejak proyek tersebut selesai dikerjakan. Peristiwa ini memantik sorotan publik terhadap mutu pembangunan fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi aset penting bagi masyarakat.
Dari pantauan di lapangan, tampak bagian pagar dan talut roboh secara bersamaan. Pecahan beton dan tumpukan material berserakan tak beraturan. Permukaan semen tampak terkelupas dan butiran pasir terlihat jelas, seolah adonan konstruksi tidak menyatu dengan sempurna.
Seorang narasumber di lokasi yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa proyek tersebut baru saja rampung pada 2024 lalu.
“Pak, ini pagar belum sampai satu tahun. Memang dikerjakan tahun 2024, tapi kalau dihitung bulannya belum genap setahun,” ungkapnya kepada POSMETRO.ID.
Narasumber itu menduga ambruknya pagar bukan akibat faktor cuaca semata, melainkan karena kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis.
“Gimana enggak roboh? Lantai dasarnya aja enggak ada. Lihat tapaknya, ketebalannya enggak merata. Adukan semen juga asal-asalan, kelihatan dari teksturnya. Makanya gampang pecah,” tegasnya.
Warga sekitar turut menyayangkan kejadian tersebut. Mereka menilai ambruknya pagar dengan usia proyek yang masih baru menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap kualitas pekerjaan. “Kalau dibangun dengan benar, mestinya bertahan bertahun-tahun, bukan baru beberapa bulan sudah runtuh,” ujar salah satu warga yang ditemui di sekitar lokasi.
Proyek pagar dan talut ini sebelumnya diketahui menggunakan dana dari anggaran pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan belum memberikan tanggapan resmi meski telah dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait penyebab dan penanganan pasca-insiden.
Ambruknya pagar dengan usia yang terbilang sangat muda menimbulkan tanda tanya besar tentang akuntabilitas pelaksana proyek. Pengamat konstruksi lokal menilai, setiap proyek pemerintah, terutama yang berkaitan dengan fasilitas publik, semestinya melewati tahapan pengawasan ketat sejak proses pengerjaan hingga serah terima.
Tanpa kontrol kualitas yang jelas, risiko kerusakan dini akan terus menghantui infrastruktur publik — dan pada akhirnya, merugikan masyarakat.
Kini masyarakat menanti langkah cepat pemerintah daerah untuk mengevaluasi kontraktor pelaksana, memeriksa spesifikasi teknis pekerjaan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Jangan sampai proyek yang seharusnya bermanfaat justru menjadi contoh buruk lemahnya pengawasan di sektor kesehatan.
Laporan: Dadang
Editor: Redaksi POSMETRO.ID
