POSMETRO.ID | PRABUMULIH — Dugaan praktik suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI kembali mencuat. Bocor 23 nama dari total 95 senator yang disebut-sebut terlibat dalam praktik “money politik” untuk meloloskan Sultan Bachtiar Nadjamudin sebagai Ketua DPD RI, serta Abcandra Akbar Supratman (putra Menteri Hukum RI) sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.
Aktivis Muda Nasional Muhammad Fithrat Irfan mengungkapkan, terdapat tiga senator asal Sulawesi Selatan yang terafiliasi dalam kasus tersebut. “Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan itu yang terafiliasi menerima suap DPD RI ada 3 orang,” ujar Irfan.
Nama-nama yang beredar diduga terlibat yakni Tamsil Linrung, A. Abdul Waris Halid, dan Al Hidayat Samsu. “Sisanya itu Andi Muh. Ihsan di kubu La Nyalla Mattaliti. Tiga yang disebutkan namanya itu berpihak kepada Sultan Bachtiar Nadjamudin dan Abcandra Akbar Supratman,” jelasnya.
*Tamsil Linrung Diduga Alihkan Isu*
Tak berhenti di situ, Irfan juga menuding Tamsil Linrung, Senator asal Sulsel yang juga menjabat Wakil Ketua DPD RI, berupaya menutupi kasus ini. “Tamsil Linrung membelokkan isu suap DPD RI dengan menyatakan pada kanal berita nasional lain kalau isu suap itu tidak ada, dan malah mengalihkan isu ke masalah pribadi,” tegas Irfan.
Menurutnya, fakta hukum baik primer, sekunder, maupun tersier sudah jelas. “Saya sudah menyetorkan bukti suap ke Gedung Merah Putih KPK RI,” ungkap Irfan. Ia menilai Tamsil Linrung melindungi 95 senator yang terlibat kasus tersebut, sama halnya dengan Yorrys Raweyai yang menyangkal dan menantangnya untuk menyebutkan nama-nama senator.
“Irfan pun membuktikan dengan membeberkan semua nama ke publik dan media. Sampai saat ini, seluruh 95 senator DPD RI tidak bersuara, termasuk Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai,” lanjutnya.
*Tantangan untuk KPK*
Bukti dugaan suap tersebut telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Irfan mempertanyakan keberanian lembaga antirasuah itu. “Beranikah KPK mengusut tuntas 95 senator DPD RI yang terlibat suap tersebut? Publik hari ini menunggu keseriusan KPK RI dalam menangani kasus ini. Jangan ada upaya intervensi untuk membungkam KPK, terutama dari penguasa,” ujarnya.
Dukungan terhadap Irfan terus mengalir dari berbagai daerah. Pekan lalu, elemen masyarakat, mahasiswa, dan aktivis dari dapil NTB Lombok dan Kalimantan Selatan menyatakan sikap mendukung perjuangan tersebut.
*Seruan ke Presiden*
Irfan menegaskan, rakyat Indonesia menginginkan KPK yang bersih dan independen. Ia yang juga mantan staf ahli DPD RI asal Sulawesi Tengah, Rafiq Al Amri, kini membangun konsolidasi bersama mahasiswa, aktivis, dan elemen rakyat di seluruh Indonesia.
“Kita, rakyat Indonesia, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menangani kasus suap DPD RI yang sudah viral di nasional maupun daerah. Untuk mempercepat program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi bersama KPK RI,” seru Irfan.
Menurutnya, korupsi adalah musuh bersama yang telah menyengsarakan rakyat. “Kemiskinan di mana-mana karena ulah koruptor. Jutaan dolar Amerika Serikat dan Singapura yang digunakan dalam pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI ini sungguh sangat melecehkan demokrasi dan melukai hati rakyat,” tegasnya.
Irfan menutup pernyataannya dengan peringatan keras: “Jika proses ini tidak diusut tuntas oleh KPK RI, saya menghimbau dan menggelorakan pengadilan rakyat untuk 95 senator DPD RI yang terlibat suap.”
Narasumber: M. Fithrat Irfan
Pewarta : Fadly
