POSMETRO.ID | LAHAT — Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lahat, M. Shanza Diansyah P, menanggapi pelaksanaan rapat pleno yang digelar oleh SW selaku sekretaris bersama beberapa oknum pengurus MPC pada 15 November 2025. Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak sah karena dinilai bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila.
Shanza menjelaskan, rapat tersebut dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang semestinya. Menurutnya, seluruh kegiatan struktural wajib melalui koordinasi formal dan diputuskan melalui jalur organisasi.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dulu berkoordinasi dengan P2C dan MPW PP Sumsel untuk menangani persoalan internal MPC Lahat. Namun, komunikasi tidak berjalan karena (SW)disebut tidak merespons upaya koordinasi tersebut.
Shanza juga menyebut bahwa pada kegiatan Mubes PP XI di Jakarta, SW dan rekannya hadir, namun tidak mengikuti acara resmi. “Mereka hanya berswafoto di luar gedung lokasi acara,” ujarnya.
Menanggapi munculnya rapat tanpa koordinasi itu, Shanza menduga ada pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ia menyatakan, kepengurusan MPC PP Lahat periode 2023–2028 saat ini telah terbentuk dengan hampir 100 persen PAC aktif dan sekretariat berjalan sesuai ketentuan organisasi. Kondisi ini, menurutnya, mungkin memunculkan pihak yang ingin memanfaatkan organisasi menuju tahun politik mendatang.
“Bagi saya ini hal biasa. Yang penting, siapa pun yang ingin memimpin harus mengikuti mekanisme. Saya siap memimpin dan siap dipimpin sebagai bentuk komitmen dan loyalitas kepada organisasi,” tegasnya.
Shanza mempertanyakan keabsahan kegiatan tersebut, terlebih karena Suwardi disebut telah di non aktifkan dari jabatan sekretaris melalui rapat pleno MPC, yang juga disaksikan oleh sekretaris MPO MPC PP Lahat, bung (SH).
Di akhir pernyataannya, Shanza meminta seluruh kader dan pengurus PAC PP se-Kabupaten Lahat tetap solid dan tidak terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah organisasi.
“Saya berharap seluruh kader tetap menjaga persaudaraan. Jangan terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
