POSMETRO.ID, PALEMBANG – Lonjakan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang pada tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), total pagu anggaran dinas tersebut tercatat menembus Rp60 miliar, jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp23,2 miliar.
Jika dibandingkan dengan pagu 2025, kenaikan anggaran tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat. Besarnya alokasi belanja ini pun memunculkan pertanyaan mengenai urgensi sejumlah program pengadaan, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang sedang mengedepankan efisiensi anggaran.
Data RUP Kominfo Palembang 2026 yang dihimpun menunjukkan, akumulasi anggaran tersebut mencakup alokasi APBD induk maupun APBD Perubahan (APBD-P). Sejumlah pos belanja, mulai dari pengadaan komputer, laptop, peralatan studio, jaringan internet hingga pembangunan dan revitalisasi fasilitas, tercatat memiliki nilai cukup besar.
Persoalannya bukan semata-mata pada besarnya anggaran, melainkan apakah setiap pengeluaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Apalagi, pemerintah pusat sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pengendalian belanja agar anggaran negara dan daerah lebih diarahkan pada kegiatan produktif serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah semangat efisiensi tersebut, sejumlah pos belanja Kominfo Palembang patut mendapat penjelasan terbuka.
Dari penelusuran data RUP, terdapat sejumlah pengadaan dengan nilai cukup mencolok. Di antaranya Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp73,03 juta, pengadaan Personal Computer (PC) Rp344,5 juta, pengadaan PC All in One Rp1,512 miliar, serta pengadaan laptop dan tablet Rp786 juta.
Belanja lainnya meliputi Alat Kantor Lainnya Rp88,6 juta, tas kamera Rp16 juta, peralatan Personal Computer Rp492,6 juta, peralatan studio video dan film Rp549,7 juta, serta satu pos belanja Personal Computer lainnya senilai Rp420 juta.
Sorotan juga tertuju pada pengadaan dua unit videotron dengan nilai miliaran rupiah. Masing-masing dialokasikan sebesar Rp2,4 miliar untuk Videotron Indoor LJCC dan Rp2 miliar untuk pengadaan videotron.
Selain itu, terdapat Belanja Modal Alat Kantor Lainnya senilai Rp2,881 miliar, pengadaan komputer unit Personal Computer Rp438 juta, Internet Dedicated Kelurahan Rp3,145 miliar, Internet Dedicated Kominfo Rp1,5 miliar, serta revitalisasi LJCC sebesar Rp1,7 miliar.
Deretan belanja tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab pihak Kominfo. Terutama mengenai kebutuhan riil, spesifikasi barang, jumlah unit, lokasi penempatan, hingga manfaat pengadaan bagi peningkatan pelayanan publik.
Pengadaan perangkat komputer dan laptop, misalnya, perlu dijelaskan berdasarkan kebutuhan organisasi. Begitu pula pengadaan videotron bernilai miliaran rupiah. Publik berhak mengetahui alasan kebutuhan dua pengadaan tersebut, lokasi pemasangan, kapasitas perangkat, serta perbedaan fungsi masing-masing.
Jangan sampai anggaran besar justru terserap untuk pengadaan yang manfaat dan tingkat urgensinya belum dijelaskan secara terbuka.
Besarnya alokasi anggaran Kominfo Palembang juga dinilai perlu menjadi perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan terhadap realisasi belanja tahun anggaran 2026 diharapkan tidak hanya berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi turut menguji kesesuaian antara perencanaan, proses pengadaan, harga, spesifikasi, hingga hasil pekerjaan.
Publik bahkan mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara lebih mendalam dan mencakup sebanyak mungkin pos belanja berisiko tinggi, termasuk pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah.
Terlebih, sejumlah paket pengadaan diketahui menggunakan metode E-Purchasing melalui katalog elektronik. Meski mekanisme tersebut merupakan salah satu instrumen pengadaan pemerintah, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan agar proses pemilihan produk, penentuan harga, serta transaksi dengan penyedia berjalan transparan dan akuntabel.
BPK diharapkan dapat menelusuri kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, rekam jejak penyedia, serta proses transaksi pada katalog elektronik. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Selain itu, sejumlah nomenklatur belanja yang terlihat berdekatan, seperti pengadaan PC, PC All in One, laptop dan tablet, maupun peralatan kantor lainnya, juga perlu dicermati. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan, pengadaan berulang yang tidak diperlukan, ataupun pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pada akhirnya, besarnya anggaran bukanlah persoalan jika seluruh penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ketika pagu meningkat tajam sementara sejumlah pengadaan bernilai miliaran rupiah belum disertai penjelasan mengenai urgensi dan manfaatnya, keterbukaan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar.
Kominfo Palembang perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai dasar penentuan anggaran, kebutuhan pengadaan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat. Sebab, setiap rupiah yang dibelanjakan merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan.
