POSMETRO.ID, LAHAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk sejumlah wilayah. Pembahasan dilakukan melalui Konsultasi Publik (KP) I dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusunan materi teknis serta rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Orchid, Kamis (5/11/2026), tersebut membahas analisis wilayah, tujuan penataan ruang, hingga konsep rencana struktur dan pola ruang. Pembahasan secara khusus mencakup Kecamatan Kota Agung, Tanjung Sakti Pumu, Tanjung Sakti Pumi, dan Kikim Selatan.
Bupati Lahat Bursah Zarnubi melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang), Dodi Nasuha, menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN atas dukungan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen RDTR tersebut.
Menurut Dodi, RDTR bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai arah dan peruntukannya.
"RDTR memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui dokumen ini, diharapkan setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah direncanakan," ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan RDTR juga memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memanfaatkan ruang, termasuk ketika merencanakan kegiatan investasi. Dengan pengaturan yang lebih terperinci, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan sekaligus meminimalkan potensi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan.
Selain itu, RDTR diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui sistem yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang. Dengan begitu, proses investasi di Kabupaten Lahat dapat berlangsung lebih transparan dan terukur, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.
Dodi menekankan, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen tersebut. Melalui konsultasi publik, pemerintah ingin memastikan rancangan tata ruang tidak hanya disusun berdasarkan kajian teknis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengajak camat, kepala desa, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat untuk memberikan masukan selama proses pembahasan berlangsung.
"Masukan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar dokumen RDTR yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat dipahami serta dilaksanakan bersama," katanya.
Sementara itu, perwakilan Bidang Tata Ruang Wilayah 1A Kabupaten Lahat, Bambang, mengatakan pembahasan konsep struktur dan pola ruang harus dilakukan secara cermat. Hal ini diperlukan agar dokumen RDTR yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi wilayah dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, RDTR memiliki tingkat kedetailan lebih tinggi dibandingkan rencana tata ruang pada skala wilayah yang lebih luas. Karena itu, pengaturan mengenai kegiatan dan peruntukan ruang harus dirumuskan secara jelas.
Bambang juga meminta camat, kepala desa, dan perangkat daerah terkait mencermati setiap rancangan yang dibahas. Terutama menyangkut kesesuaian rencana dengan kondisi eksisting serta berbagai persoalan pemanfaatan ruang yang ditemukan di lapangan.
Melalui konsultasi publik dan FGD tersebut, Pemkab Lahat berharap penyusunan RDTR untuk wilayah yang dibahas dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan daerah.
Dokumen ini nantinya diharapkan menjadi acuan dalam mengarahkan pembangunan sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang agar lebih tertib, terencana, dan berkelanjutan.
