Walikota Prabumulih Raih Panghargaan penghargaan National Procurement Award

PRABUMULIH, PP - Pemerintah Kota Prabumulih kembali mendapatkan penghargaan di ajang tingkat nasional. Berdasarkan komitmen yang  tinggi dari Pemerintah Kota Prabumulih untuk menyenggarakan pengadaan barang / jasa melaui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) akhirnya membuahkan hasil berupa penghargaan. 

Lembaga Kebijakan Penadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indoensia. Ir. H Ridho Yahya MM  dianugrahi sebuah penghargaan National Procurement Award. Penghargaan dengan kategori Kepemimpinan pada Transformasi Pengadaan Secara Elektronik ini  diberikan langsung  oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Soyan Djalil kepada  Walikota Prabumulih Ir. H Ridho Yahya MM  di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo 268 Jakarta Selatan, Selasa, (10/11/2015). 

Untuk diketahui, National Procurement Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa, akselerasi implementasi e-Procurement (lelang/tender elektronik), dan kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik.

Penghargaan itu diterima langsung Walikota Prabumulih H Ridho Yahya dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil didampingi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Dr Agus Prabowo di Balai Sudirman, Jakarta, kemarin (10/11). Pemberian penghargaan itu dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LSPE).

Kota Prabumulih merupakan satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih penghargaan National Procurement 2015. Selain Kota Prabumulih, penghargaan juga diraih Kota Banjar, Kota Tarakan, Kota Bitung dan Kota Ternate. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

“Alhamdulillah, kita memang belum sempurna dalam hal pengadaan barang dan jasa, tapi paling tidak kita lebih baik dari kota di Sumatera Selatan,” ujar Walikota Prabumulih H Ridho Yahya usai menerima penghargaan dari Kepala Bappenas.

Ridho menambahkan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi dan semangat bagi Pemerintah Kota Prabumulih untuk meningkatkan pelayanan, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa di masa-masa mendatang.

Demi mempertahankan keberhasilan, evaluasi, konsolidasi serta pembaharuan komitmen untuk memperkuat pengembangan dan pelaksanaan e-procurement, LKPP menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional LPSE. Peserta Rapat Kerja Nasional LPSE 2015 kurang lebih 1500 peserta, terdiri atas kepala daerah, LPSE, praktisi dan para pihak pemerhati pengadaan barang/jasa pemerintah (World Bank Asian Development, Bank Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Indonesia Procurement Watch, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan sebagainya). Rapat Kerja Nasional LPSE 2015 mengambil  tema "Dukung Penguatan LPSE dalam Sistem Pengadaan.

Menurut catatan LKPP, dari sisi pelaksanaan secara nasional, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)  yang telah dikembangkan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengalami keberhasilan dari semula 33 paket pengadaan barang/jasa senilai Rp 52 Miliar pada tahun 2008, menjadi 728.797 paket senilai Rp 284 T pada tahun 2015. Implementasi e-procurement tersebut, saat ini di dukung oleh 631 LPSE, tersebar di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Instansi. (Advertorial/Humas Pemerintah Kota Prabumulih)