POSMETRO.ID | PRABUMULIH - Tak satupun diantara Kontraktor asal Prabumulih yang menolak ingin berkarya dan berkontribusi memberikan yang terbaik untuk Kota Tercinta melalui program pembangunan. Mereka mengaku namanya ingin dikenang melalui karya.
Hanya saja, situasi dan kondisi dimana saat kebutuhan, kepentingan, gengsi dan urusan dapur bercampur menjadi satu mengakibatkan profesionalisme bekerja kontraktor lokal terpentalkan. Maka tak jarang kecurangan dalam pelaksaan proyek kerap tak terhindarkan demi bertahan hidup.
"Sejujurnya kami ingin karya kami bisa dikenang oleh anak cucu dengan memberikan yang terbaik di Kota ini melalui program pembangunan Pemerintah. Meski tak terbantahkan itu adalah program pembangunan pemerintah tapi setidaknya kami bisa menyebutkan kepada anak cucu kelak bahwa Ayahnya lah dulu yang mengerjakan proyek tersebut" ujar Mr (58) salah satu Kontraktor yang terlibat dalam program pembangunan Pemerintah Kota Prabumulih, Kamis (16/03/2023)
Mr menghubungi POSMETRO.ID Kamis pagi dan mengaku terenyuh setelah membaca berita sebelumnya berjudul "Temuan BPK Pada Proyek Prabumulih Bikin isu Setoran 15 persen Menguap".
Melalui sambungan telepon Mr membuat janji pertemuan dengan POSMETRO disertai alamat untuk membahas lebih jauh tentang dunia Kontraktor serta lika-liku perjalanan didalamnya.
Sesampainya ditempat yang dimaksud, Mr justru mengajak POSMETRO ke suatu tempat mengunakan Kendaraan roda empat berjenis Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam. Di dalam mobil yang sudah bergerak dengan kecepatan lambat, Mr mengisahkan awal mula ia menjadi Kontraktor dari zaman ke zaman kepemimpinan Kepala Daerah di Kota ini.
Cerita Mr semakin menarik terlebih sebuah lantunan lagu Malaysia berjudul "Hanya Satu Persinggahan" yang dipopulerkan Band Iklim mengiringi kisah tersebut. Lagu yang bersumber dari audio mobil itu seolah mengisyaratkan kondisi hati dan cuaca di langit Kota Prabumulih saat ini yang berawan.
Salah satu bait lagunya yang teringat ialah, Disini langit mendung selalu, tiada cahya menyinariku. Di sini aku tiada terdaya, mengikut kata tanpa bicara. Kerana engkau tahu, aku tidak sepadan... dan seterusnya. Alunan lagu itu begitu lembut dan merdu terlebih karena dilantunkan menggunakan melodi gitar akustik.
Jika diperbolehkan mengisahkan pada beberapa hari sebelumnya, lagu ini sangat bertolak belakang ketika POSMETRO menaiki Mobil Sedan Hyundai Exel Tahun 2016 milik Aswin Ariyanto salah satu wartawan senior di Kota Prabumulih saat melakukan liputan bersama.
Di Mobil beliau itu (Aswin-red) hampir tidak bisa ditemukan lagu bergenre slow rock melayu. Semua lagu di audio mobil itu tampaknya telah diatur sedemikian rupa dengan lagu bergenre rock dengan gebukan drum yang brutal dan sesekali diiringi melodi gitar yang melengking.
Sambil bercerita, Mr tetap menatap lurus kedepan dan fokus pada jalanan yang sedikit ramai karna tak terasa sudah sampai di Pasar PTM Kota Prabumulih. Menurut Mr, proses mendapatkan proyek di Kota Prabumulih tidak semudah membalikkan telapak tangan.
"Semua butuh proses dan perjuangan berat serta tak sedikit pengorbanan yang harus dilalui. Dalam dunia Kontraktor ada kalanya haram hukumnya jika tidak mendapatkan proyek pekerjaan. Terlebih bagi kontrkator lokal. Maka tak jarang profesionalisme terkadang dikesampingkan demi kelangsungan hidup" ujar Mr.
Bahkan lanjut Mr, ada kalanya sebuah paket proyek yang seharusnya sudah menjadi haknya harus terlepas tanpa sebab. Hal itu menurut dia tidak terlepas dari kepentingan pemangku jabatan.
"Tanpa ini" ujar Mr memberikan kode dengan mengesekkan induk jari dan jari telunjuk, maka jangan harap bisa mendapat proyek pekerjaan. Dan sebaliknya, finansial cukup tapi tidak memiliki koneksi di lingkaran pemangku kebijakan juga percuma. Harus selaras, sebab disana penuh dengan berbagai macam problematika birokrasi yang tertutup rapat untuk dilaksanakan demi kepentingan penguasa.
"Ada biaya besar yang harus dikorbankan di muka untuk mendapatkan Proyek. Entah bermuara kepada siapa akhirnya biaya tersebut namun prosesnya cukup rapi dan tertata sedemikian rupa. Semua sesuai kesepakatan, ada yang dibayar dimuka dan ada pula yang dibayar dibelakang. Nominalnya bahkan beragam meski nilainya tidak signifikan. Dari mulai 15 hingga 17 persen" ujar Mr.
Meski tidak memiliki dasar hukum atas penerapan fee proyek sebagaimana tersebut di atas dan dibayar di muka sebelum menerima kontrak kerja proyek, namun hal ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan rekanan kontraktor Kota Prabumulih.
"Secara umum proses tender paket proyek Pemerintah Kota Prabumulih memang terlihat riil karena menggunakan tehnologi aplikasi pelelangan secara elektronik (LPSE). Namun faktanya dilapangan justru hanya kontraktor tertentu saja yang bisa mendapatkan proyek bernilai besar. Kalaupun ada diluar itu, sebelumnya sudah terkondisikan dengan baik untuk mengelabui agar seolah tender berjalan dengan baik" ujar Mr.
Ia juga memastikan bahwa seluruh paket kegiatan proyek yang sudah direncanakan untuk segera dilaksanakan, terlebih dahulu sudah dibagi-bagikan sebelum paket di tayangkan ke LPSE. Baik yang sifatnya pekerjaan fisik, pengadaan dan lain sebagainya. Sehingga pengaturan dalam penawaran proyek di LPSE kelak sudah terkondisi dengan baik.
"Itu makanya ada istilah BIN di dunia perproyekan di Kota Prabumulih. Bin si A, Bin si B dan seterusnya sebagai Penanda bahwa proyek tersebut sudah ada pemiliknya bahkan sebelum ditayangkan di LPSE. Tujuannya tidak lain agar kelak proyek tersebut jangan diganggu oleh Perseroan lain. Kemudian pemilik proyek yang sudah ditunjuk sebelumnya diperintah untuk memasukkan penawaran di Jam dan waktu tertentu dengan harga yang sudah dipersiapkan diawal. Kemudian, beberapa Kontraktor lain di lingkungan Dinas PUPR juga diperintah untuk melakukan Penawaran dengan variasi harga agar kelak saat penetapan pemenang seolah pelelangan dilakukan secara terbuka. Yang pasti seluruhnya sudah terkondisi dengan baik" imbuhnya lagi.
Artinya lanjut Mr, proses mendapatkan tender sangat tidak mudah dilakukan. Selain kesulitan menembus birokrasi, Semua yang berkaitan dengan proyek ada nominal yang harus dikeluarkan diawal berbentu fee yang nomilanya berbeda. Bahkan ada kalanya Nominal yang sudah dikeluarkan tak sebanding dengan pekerjaan proyek yang didapatkan.
"Itu memang dimaklumi dan diduga penyebabnya erat dengan kaitan pandangan Politik. Ada hubungan kekerabatan, Tim Sukses, Organisasi dan hubungan darah. Itu tidak dapat dihindarkan untuk mendapatkan Proyek. Tidak ada kata Profesional di dalam sini. Tidak ada koneksi dan finansial yang menunjang maka jangan harap bisa mendapatkan proyek" terangnya.
Tak terasa, kenderaan telah berhenti di depan sebuah Cafe di Bilangan Padat Karya. Cafe yang ramai pengunjung itu membuat kami agak kesulitan mencari parkir kenderaan. Beruntung sebelumnya Mr, telah memesan tempat untuk kami Ngobrol untuk membahas fee Proyek 15 persen di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Sayang sekali memang Mr tidak bersedia menyebut namanya secara jelas dalam liputan wawancara yang ia sendiri memesannya.
"Bukan tidak berani Bang, Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Biarlah begitu mengalir apa adanya dan kelak APH yang melakukan penyelidikan mendalam pada kasus tersebut" ujar Mr disaat kami memasuki Cafe tersebut lalu duduk disebuah meja yang sudah dipesan sebelumnya.
Bersamaan dengan pesanan yang sudah menghampiri meja kami, Dua orang Pria bertubuh sedang langsung bergabung di meja sembari melakukan pemesanan ulang makan dan minum yang mereka inginkan. Kedua Pria itu ternyata merupakan rekanan Kontraktor juga di Kota Prabumulih. "Sebut saja Ar. Saya IS" ujar kedua Pria itu memperkenalkan dirinya masing masing.
Tak lama setelah basa basi perkenalan, Ombrolan ketiga Rekanan Kontraktor itu kembali menghangat. "Kalau mau bagus dan tidak ada temuan di pelaksanaan kegiatan Proyek Turunkan saja harga setoran, selesai dan dijamin kegiatan pembangunan bakal berjalan dengan baik" ujar Ar dengan penekanan tegas.
Ar, juga mengaku salut dengan kinerja Tim di Dinas PUPR tersebut menutupi persengkokolan drama birokrasi yang entah sampai kapan akan bertahan. Menurut Ar, hal itu merupakan Bom Waktu yang sewaktu-waktu bakal meledak dan terungkap kebobrokannya. Anehnya dan yang membuat Ar, tidak habis pikir, semua laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Dinas dan secara menyeluruh di Pemkot Prabumulih dapat dikebut dengan cepat. Setelahnya mendapatkan Apresiasi penyampaian laporan keuangan tercepat untuk menutupi perilaku korup dihadapan masyarakat.
"Aneh saja. meski sebenarnya diragukan namun saya tidak berani berandai-andai kalau BPK dan Pemkot Prabumulih sudah ada kesepakatan sebelum apresiasi itu di sematkan kepada Pemkot Prabumulih" ujarnya.
Sementara IS yang awalnya hanya mengamati pembicaraan tiba-tiba bersuara. Kepada POSMETRO.ID ia menunjukkan hasil rekaman video layar monitor pada aplkiasi LPSE Kota Prabumulih. Dalam video tersebut sosok yang berada dibalik layar monitor sengaja melakukan perekaman layar sebagai bukti bagaimana sulitnya akses untuk mendapatkan Proyek secara online. "Jika ini belum terkondisikan lalu apa masalahnya tiba-tiba akses untuk memasukkan penawaran seperti tertutup" ujar IS setengah bertanya.
Hal itu kata IS dia rasakan saat pertama memasukkan penawaran di LPSE Pemerintah Kota Prabumulih. Namun semakin kesini ia sudah faham permainan didalam sehingga tidak mendapatkan kesulitan yang berarti untuk mendapat proyek. "Jujur memang tak sesuai dengan harapan karna persaingan tidak sehat. Namun situasi yang sepertinya tidak mendukung untuk membongkar permainan itu lebih baik dinikmati saja dan berharap segera berakhir karena sangat merugikan, baik untuk Kontraktor maupun keuangan Daerah" ujar IS.
Ia juga bahkan mengaku pernah dengan terpaksa menolak Proyek untuk dikerjakan. Proyek tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang jika dikerjakan sangat fatal akibatnya. "Bayangkan saja demi menutupi biaya setoran fee proyek 15 persen diawal tentu saja kita harus berfikir keras dan paling tidak harus mengurangi kualitas bangunan. Belum harus menutupi biaya gaji tukang dan sedikit untung. Jika tetap dikerjakan, itu sama saja bunuh diri" ujar IS.
Mr, kembali mengambil alih pembicaraan. Untuk membuat Kontraktor tidak mengalami kerugian besar dari beban setoran fee proyek, PPTK sengaja menerbitka harga perkiraan satuan (HPS) barang atau bahan bangunan yang cukup tinggi. Nantinya dari HPS tersebut bisa dimainkan untuk menutupi biaya operasional. Jadi pokoknya sudah diatur sedemikian rupa untuk menghabisi APBD Kota ini demi kesejahteraan segelintir.
"Mereka berfoya-foya duduk santai di Mobil Mewah ber Ac dilapisi balutan busana berkelas lalu liburan ke luar Negeri tanpa memandang dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Yang penting proyek jangan fiktif, apapun itu bentuk proyek tidak masalah karena seluruhnya bisa diatur" tukasnya. Jun M
