Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022: Konsolidasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Dapatkan Segera Promonya di Sini

POSMETRO.ID, PALEMBANG - Rapat Paripurna LXIV (64) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Ketua DPRD, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, dengan dihadiri Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, SH, MM, dan jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta tamu undangan lainnya. Rapat tersebut bertujuan untuk mendengarkan penjelasan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022.

Dalam awal rapat, Ketua DPRD Provinsi Sumsel memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima dari BPK RI selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2022. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa dan patut diapresiasi.

Selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyampaikan penjelasan terkait Raperda pertanggungjawaban APBD TA 2022. Beberapa poin yang disampaikan Gubernur Sumsel antara lain:

Nilai aset Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,82% menjadi Rp. 35,24 triliun dari sebelumnya Rp. 33,3 triliun.

Nilai kewajiban/utang Pemerintah Provinsi Sumsel turun sebesar 9,03% menjadi Rp. 1,32 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,44 triliun.

Realisasi pendapatan mencapai Rp. 10,03 triliun atau 94,35% dari anggaran sebesar Rp. 10,63 triliun.

Realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp. 9,66 triliun atau 92,70% dari anggaran sebesar Rp. 10,42 triliun.

Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 151,89 miliar atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp. 151,94 miliar.

Pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 202,3 miliar atau 56,19% dari anggaran sebesar Rp. 360 miliar.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 322,91 miliar.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Gubernur, rapat paripurna di-skors untuk memberikan waktu kepada masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Sumsel untuk membahas dan mempersiapkan pandangan umum yang akan disampaikan pada rapat paripurna LXIV (64) lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni