POSMETRO.ID | MUSIRAWAS – Akhir tahun 2024 lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan pelatihan penguatan mental, fisik, dan disiplin bagi aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kota Bengkulu. Namun, kegiatan yang melibatkan 186 desa ini memicu sorotan tajam dari aktivis antikorupsi.
Pasalnya, setiap desa yang mengikuti pelatihan diwajibkan membayar Rp 5 juta kepada DPMD. Hal ini dinilai memberatkan dan mencurigakan oleh M. Ikhwan, seorang aktivis antikorupsi. Menurutnya, biaya sebesar itu tidak sebanding dengan fasilitas dan durasi kegiatan.
“Kami menduga banyak kejanggalan dalam pelaksanaan Bimtek ini. Untuk kegiatan sehari, kepala desa harus mengeluarkan Rp 5 juta dari Dana Desa. Angka tersebut fantastis dan sangat rentan penyelewengan,” ujar Ikhwan pada Rabu (22/01/2025).
Ikhwan memaparkan perhitungan sederhana untuk menunjukkan ketidakwajaran biaya tersebut. “Kamar hotel paling mahal hanya Rp 1 juta, makan dan minum sehari sekitar Rp 500 ribu untuk dua orang. Kalau ditambah sewa tempat outbond dan honor pelatih, totalnya jauh di bawah Rp 5 juta per desa. Dengan 186 desa, total anggaran yang terkumpul mencapai Rp 930 juta. Itu hampir satu miliar rupiah hanya untuk kegiatan sehari,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia membandingkan biaya tersebut dengan pengalamannya bepergian ke luar negeri. “Kami dulu traveling ke dua negara selama seminggu hanya Rp 6 juta. Jadi, kegiatan ini jelas sekali terlihat diduga menjadi lahan bancakan korupsi,” tambah Ikhwan.
Tidak berhenti di situ, Ikhwan juga menduga kegiatan ini berpotensi tumpang tindih dengan program yang sudah dianggarkan dalam APBD. “Kalau ini overlaping, maka korupsinya lebih masif lagi,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Ikhwan bersama timnya berencana melaporkan kegiatan ini ke aparat penegak hukum dalam waktu dekat. Ia berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang terjadi.
Kegiatan pelatihan yang sejatinya bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa kini menjadi sorotan publik. Akankah ini menjadi pintu masuk bagi pengungkapan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa? Hanya waktu yang akan menjawab. (Tim)
