.jpg)
POSMETRO.ID | PRABUMULIH – Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, akhirnya angkat bicara terkait maraknya fenomena "raja kecil" di lingkungan pemerintahan Kota Prabumulih yang dikeluhkan berbagai pihak, mulai dari kontraktor, pejabat, hingga pegawai. Arlan menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik-praktik yang menciptakan ketakutan, tekanan, hingga dugaan pemerasan dalam birokrasi pemerintahan.
“Kita akan segera mengambil langkah tegas. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berkuasa dari sistem yang ada. Pemerintahan ini harus berjalan sesuai aturan dan prinsip good governance,” ujar Arlan melalui sambungan telepon, Kamis (06/03/2025)
Arlan juga berterimakasih atas laporan mengenai adanya oknum-oknum yang mencoba mengintervensi jalannya pemerintahan dengan cara-cara yang tidak sehat. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di bawah kepemimpinannya.
“Saya masih di Palembang. Setelah sampai di Prabumulih saya akan panggil seluruh Tim dan pejabat atau oknum yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan, kita tidak akan segan-segan untuk bertindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” tambahnya.
Menanggapi terkait tekanan kepada rekanan kontraktor dan pejabat, Arlan menegaskan bahwa setiap proyek yang dikerjakan di Kota Prabumulih harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu.
“Tidak boleh ada tekanan dalam bentuk apa pun, baik kepada kontraktor, ASN, maupun pejabat di lingkungan pemerintahan. Jika ada yang merasa tertekan, laporkan langsung ke saya atau ke inspektorat. Kita akan tindaklanjuti,” tegasnya.
Arlan juga mengisyaratkan akan melakukan pembenahan di tubuh birokrasi Kota Prabumulih agar sistem pemerintahan berjalan lebih profesional. Ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang terindikasi bermain-main dengan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kita ingin birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat, bukan yang justru menciptakan rasa takut dan tekanan. Jika ada pejabat yang bekerja tidak sesuai aturan, kita akan lakukan evaluasi,” pungkasnya.*Jun. M
