.jpg)
POSMETRO.ID | PRABUMULIH - Pidato perdana Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, disambut antusias oleh masyarakat. Namun, ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik, terutama terkait janji kampanye yang sebelumnya digaungkan, seperti program gas gratis, penambahan gaji Ketua RT, dan pemberian seragam gratis.
Dalam pidatonya, Wali Kota Arlan menekankan pentingnya persatuan setelah Pilkada 2024 serta komitmennya untuk membawa Prabumulih menjadi kota yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Ia juga memaparkan berbagai program prioritas yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Namun, sejumlah warga mempertanyakan mengapa beberapa janji kampanye yang menjadi daya tarik utama saat masa pemilihan tidak disebutkan dalam pidato tersebut.
Salah satu warga Prabumulih, Rahman (45), mengungkapkan harapannya agar program gas gratis tetap direalisasikan. "Saat kampanye dulu, Cak Arlan berjanji akan menggratiskan gas bagi masyarakat. Kami berharap ini benar-benar terealisasi, mengingat harga gas terus naik dan menjadi beban bagi kami," ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Lilis (38), yang berharap adanya kepastian mengenai penambahan insentif bagi Ketua RT. "Pak RT di lingkungan kami selama ini bekerja keras mengurus warga, tapi honornya masih kecil. Saat kampanye, janji kenaikan gaji Ketua RT menjadi salah satu program unggulan, tapi kenapa tidak disinggung dalam pidato? Kami berharap pemerintah tetap konsisten dengan janji kampanye dulu," ungkapnya.
Sementara itu, program seragam sekolah gratis yang juga menjadi janji kampanye turut menjadi perhatian. Bagi banyak keluarga, bantuan seragam sekolah gratis akan sangat membantu, terutama bagi mereka yang ekonominya menengah ke bawah. "Baju seragam sekolah mahal. Kalau benar-benar direalisasikan, tentu sangat membantu," kata Dewi (29), seorang ibu rumah tangga.
Pengamat politik dan kebijakan publik, Pohan Maulana, SE, menilai bahwa tidak disebutkannya beberapa janji kampanye dalam pidato perdana bisa memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Menurutnya, kepala daerah yang baru dilantik harus segera memberikan kejelasan terkait realisasi program yang pernah dijanjikan.
"Pidato perdana adalah momentum untuk menegaskan arah kebijakan pemerintah ke depan. Ketika janji kampanye yang dinanti masyarakat tidak disebutkan, wajar jika muncul pertanyaan. Ini bisa menimbulkan kekecewaan jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat," ujar Pohan.
Lebih lanjut, Pohan menekankan bahwa janji politik adalah kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat. Jika ada kendala dalam pelaksanaannya, pemerintah harus transparan dan menjelaskan alasan serta alternatif solusinya.
"Jika ada hambatan, seperti keterbatasan anggaran atau regulasi, maka wali kota sebaiknya segera menyampaikan strategi dan tahapan realisasinya. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar janji," tambahnya.
Meski tidak disebutkan dalam pidato perdana, masyarakat berharap Wali Kota Arlan segera memberikan kejelasan mengenai realisasi janji kampanye, baik melalui program kerja konkret maupun kebijakan anggaran.
Sementara itu, Pemkot Prabumulih diharapkan segera menyampaikan roadmap atau peta jalan terkait implementasi program-program tersebut. Apakah akan masuk dalam APBD tahun mendatang atau dilakukan secara bertahap? Ini menjadi pertanyaan besar yang menunggu jawaban dari pemerintahan Arlan.
Masyarakat kini menanti gebrakan nyata dari Wali Kota dan timnya. Akankah janji kampanye benar-benar direalisasikan atau justru menjadi janji politik semata? Semua akan terlihat dalam langkah kebijakan yang diambil dalam waktu dekat. *Jun M
