IPKD merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mencegah praktik korupsi. Ketua DPRD menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh inisiatif ini untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
"Kami ingin memastikan bahwa dana APBD digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan adanya IPKD, kita bisa lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Ketua DPRD.
Selain itu, DPRD Prabumulih juga akan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar selaras dengan program pembangunan yang telah direncanakan.
.png "Redaksional")