.jpg)
POSMETRO.ID | PRABUMULIH – Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan melakukan validasi ulang terhadap data para pekerja sosial masyarakat yang selama ini menerima honor atau uang operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Walikota Prabumulih, H Arlan, saat menggelar silaturahmi bersama para pekerja sosial, sebagai bagian dari upaya pembenahan pelayanan sosial yang lebih akuntabel, efisien, dan berbasis kinerja.
"Cak sengaja mengundang untuk silaturahmi, dan Cak akan turun ke lapangan melalui tim untuk melakukan pendataan," tegas Walikota di hadapan para peserta, Rabu (3/7/2025).
Adapun kategori pekerja sosial yang akan divalidasi ulang meliputi:
Petugas Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA),Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah Non-Muslim, Petugas memandikan dan mengkafani jenazah, Guru ngaji tradisional, Petugas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Petugas Taman Makam Pahlawan (TMP)dan Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana)
Walikota menegaskan bahwa pendataan ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bagian dari reformasi sosial yang mengedepankan keadilan dan penghargaan kepada mereka yang benar-benar menjalankan tugas sosial dengan sungguh-sungguh.
“Kita ingin insentif dari pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang aktif dan bekerja nyata. Kalau cuma nama saja yang terdaftar tapi tidak bekerja, itu tidak adil,” tegasnya.
Sebagai bentuk penghargaan, Pemkot akan memberikan reward berupa umroh bagi penjaga masjid, guru ngaji, dan petugas lainnya yang menunjukkan dedikasi tinggi.
"Masjid yang bersih, WC-nya rapi, dikelola dengan baik—itu akan kita berikan hadiah umroh. Tapi kalau tidak aktif, hanya ada nama di data, maka akan kita coret,” tambahnya.
Bahkan, Walikota menyatakan bahwa daripada membayar orang yang tidak aktif, lebih baik insentif tersebut dialihkan untuk menambah honor mereka yang benar-benar bekerja.
“Lebih baik honornya ditambah untuk yang memang rajin dan punya tanggung jawab,” ujarnya.
Saat ini tercatat lebih dari 1.200 orang guru ngaji tradisional dan petugas TPA yang menerima insentif dari Pemkot. Namun Walikota menyoroti bahwa jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah RT di Prabumulih yang hanya sekitar 600-an.
“Harusnya cukup kalau dikelola dengan baik. Nanti kita nilai siapa yang benar-benar punya murid banyak, tempat ngajinya rapi dan bersih. Itu yang akan kita beri penghargaan,” imbuhnya, disambut tepuk tangan para hadirin.
Verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup data lokasi, aktivitas mengajar, jumlah murid, dan kondisi tempat belajar. Guru ngaji yang tidak aktif akan langsung dicoret dari daftar penerima.
Lebih jauh, Walikota Arlan menekankan pentingnya integritas dan komitmen moral dalam menjalankan peran sebagai pekerja sosial keagamaan. Ia menegaskan bahwa dana APBD harus digunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat.
"Kita ingin seluruh program sosial kita tepat sasaran dan membawa manfaat nyata. Tidak boleh ada lagi yang menerima tanpa kontribusi," tandasnya.
