.jpg)
POSMETRO.ID | LAHAT — Komitmen untuk mencegah kebocoran keuangan negara dan menanamkan kesadaran hukum sejak dini terus digaungkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat. Melalui program Kampanye Anti Korupsi Lahat Hebat (KAHLAH) 2025, Kejari Lahat menggelar kegiatan edukatif dan reflektif, yang digelar di Gedung Kesenian Kabupaten Lahat pada Kamis (7/8/2025).
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Sekda Lahat Candrah, SH, hingga Kajari Lahat Toto Roedianto, S.Sos, SH, MH yang menjadi inisiator kegiatan ini. Tak hanya pejabat struktural, hadir pula Kaban Kesbangpol, Kabag Umum, seluruh Camat, dan Kepala Desa se-Kabupaten Lahat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kajari Lahat Toto Roedianto menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, sekecil apapun, dalam pengelolaan dana negara.
"Setiap rupiah dari uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita ingin menghindari bukan hanya kerugian negara, tapi juga kerugian diri sendiri. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran pribadi,” ujar Toto tegas di hadapan ratusan peserta yang hadir.
Melalui kampanye ini, Kejaksaan berharap seluruh pemangku kepentingan—khususnya para kepala desa dan camat—mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Kajari Toto juga menekankan bahwa korupsi bukan hanya soal tindakan besar, tetapi juga hal-hal kecil yang kerap dianggap sepele namun bisa berdampak besar bagi negara.
Bupati Lahat Bursah Zarnubi dalam sambutannya turut mengapresiasi kegiatan KAHLAH yang dinilainya sebagai “langkah konkret dan relevan di tengah tantangan pengelolaan dana desa dan APBD yang semakin kompleks.”
“Kami mendukung penuh langkah preventif ini. Pemerintah daerah membutuhkan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutur Bupati Bursah.
KAHLAH bukan sekadar simbolik. Acara ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif, penyuluhan hukum, dan pembekalan etika kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik. Para kepala desa yang hadir diberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pelaporan penggunaan dana desa, pengelolaan aset, dan strategi mencegah praktik pungli serta gratifikasi.
Pantauan POSMETRO, kampanye ini tampaknya menjadi bagian dari misi besar Kejari Lahat untuk menciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi, serta mewujudkan Kabupaten Lahat Bebas Korupsi*dhon
