POSMETRO.ID | BANYUASIN
PANGKALAN BALAI — Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Banyuasin menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 pada Rapat Paripurna VIII Masa Persidangan I Tahun 2025, rapat ke-2 yang digelar Senin, 17 November 2025.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya kejelasan kebijakan fiskal daerah, efisiensi anggaran, serta penguatan sektor strategis untuk mendukung kemandirian ekonomi Banyuasin.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyoroti bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi cerminan arah pembangunan daerah. “APBD adalah instrumen kebijakan publik yang mencerminkan visi dan misi Bupati. Karena itu, kami meminta penjelasan mendetail terkait kenaikan target pajak daerah, kinerja BUMD, dan proyeksi kemandirian fiskal agar Banyuasin tidak terlalu bergantung pada transfer pusat,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra dalam rapat.
Fraksi juga meminta Pemerintah Kabupaten Banyuasin menjelaskan strategi menghadapi potensi pengurangan transfer dana pusat pada 2026. Mereka menekankan perlunya keberpihakan anggaran terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. “Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak akan tercapai bila kelompok rentan tidak menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran,” ujar perwakilan fraksi.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat bisa berdampak pada capaian RPJMD Banyuasin 2025–2030. Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah pengendalian inflasi, strategi penurunan angka pengangguran, serta keberlanjutan program makan gratis yang telah dijalankan sejak 2025. “Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus dipastikan keberlanjutannya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, fraksi turut mengapresiasi penyusunan RAPBD 2026 sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci daya saing Banyuasin. Mereka meminta penjelasan terkait tindak lanjut rekomendasi BPK, strategi belanja daerah di tengah pendapatan terbatas, serta skema penganggaran untuk desa dan kelurahan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti proyeksi angka kemiskinan 2026 yang berada di kisaran 8,5–9,0 persen. Mereka meminta langkah konkret percepatan pengentasan kemiskinan. “Kami ingin melihat kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan, meski fiskal kita terbatas,” jelas juru bicara fraksi.
Fraksi turut menekankan pentingnya pemenuhan mandatory spending, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur, serta optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Transparansi dan profesionalitas pengelolaan BUMD juga kembali menjadi titik perhatian.
Terakhir, Fraksi Gerindra menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara target pembangunan dan ketersediaan anggaran. Mereka menyoroti besarnya porsi belanja pegawai serta tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat. “Banyuasin perlu memperkuat sektor pariwisata, industri kreatif, dan pendidikan, serta mempercepat regulasi pendukung transformasi digital agar tidak tertinggal,” tutup Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya.
Editor: Arie
