PANGKALAN BALAI – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Banyuasin menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan strategis terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuasin Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I Tahun 2025, Senin (17/11/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai penyampaian Nota Keuangan beserta dokumen lengkap APBD 2026 oleh Pemerintah Daerah dan Tim Anggaran merupakan langkah penting dalam menjaga arah pembangunan daerah. “APBD adalah instrumen strategis yang menentukan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Karena itu penyusunannya harus cermat dan responsif terhadap kondisi daerah,” ujar juru bicara Fraksi Golkar dalam rapat paripurna tersebut.
Pendapatan Daerah 2026 Disorot
Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Banyuasin yang masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan perlu mendapat perhatian khusus mengingat ketiga sektor tersebut rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung pada stabilitas pendapatan daerah.
Setelah melakukan pembahasan mendalam terhadap Nota Keuangan yang disampaikan Bupati Banyuasin, Fraksi Golkar mencatat beberapa poin penting terkait rencana pendapatan daerah tahun 2026. Pendapatan Daerah 2026 direncanakan sebesar Rp 2.406.615.663.430.
Rinciannya meliputi:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 403.954.457.430.
Pendapatan Transfer mencapai Rp 2.012.621.206.000.
Fraksi Golkar menilai struktur pendapatan yang masih didominasi oleh dana transfer pusat menjadi tantangan tersendiri. “Kemandirian fiskal daerah perlu terus ditingkatkan agar pembangunan tidak hanya bergantung pada transfer pusat,” tegas perwakilan Fraksi Golkar.
Dorongan Evaluasi dan Perencanaan yang Lebih Tajam
Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam menggali potensi PAD, memperkuat sektor unggulan, dan mendorong percepatan transformasi ekonomi daerah. Selain itu, perencanaan yang matang dianggap penting agar APBD 2026 benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan.
“Kami berharap APBD yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjadi alat percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tutup perwakilan Fraksi Golkar.
Editor: Arie
