PRABUMULIH | POSMETRO.ID – Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar meminta Walikota Prabumulih, H. Arlan, agar segera menepati janji kampanyenya terkait program gas kota gratis bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Prabumulih dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Prabumulih, Rabu (26/11/2025).
Pandangan akhir fraksi yang dibacakan Suherli Berlian, SE menyoroti bahwa program gas kota gratis merupakan janji besar yang dinantikan masyarakat sejak kampanye Pilkada 2024 lalu. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah kota memberikan kepastian waktu realisasi dan memastikan skema pemberlakuannya benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi adanya pungutan liar yang diduga terjadi pada retribusi pasar subuh di kawasan eks Kantor Polsek Prabumulih Timur. Ia mengingatkan agar retribusi pasar dikelola sesuai aturan, transparan, dan tidak membebani pedagang kecil yang tengah berjuang di tengah tekanan ekonomi.
“Retribusi ini harus dibenahi secara menyeluruh. Kelola dengan regulasi yang ada, tingkatkan pengawasan, dan pastikan pendapatan daerah bisa bertambah tanpa menimbulkan keresahan pedagang,” tegas pria yang akrab disapa Chalik itu.
Politisi Partai NasDem itu juga turut menyoroti kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemkot Prabumulih. Menurutnya, rotasi harus berlandaskan pada prinsip meritokrasi, bukan kepentingan politik ataupun kedekatan personal. Ia menegaskan bahwa pejabat yang ditempatkan harus sesuai kompetensi, rekam jejak, dan profesionalitas agar tata kelola pemerintahan lebih efektif.
Menanggapi pandangan fraksi, Walikota Prabumulih, H. Arlan memberikan penjelasan secara komprehensif. Terkait program gas kota gratis, Arlan memastikan bahwa pemerintahannya sedang bekerja serius untuk memenuhi amanat masyarakat tersebut.
“Kami sedang menyusun langkah teknis dan administratif. InsyaAllah pertengahan 2026 program gas kota gratis bisa mulai direalisasikan,” tegas Cak Arlan.
Dikatakan, BUMD Petro Prabu saat ini tengah melakukan pendataan ulang pelanggan jaringan gas kota, termasuk menginventarisasi seluruh tunggakan pelanggan. Proses ini disebutnya hampir rampung.
“Nantinya setelah pendataan selesai, akan dihitung total tunggakan. Prinsipnya, kami tidak ingin memberatkan warga. Untuk tunggakan di atas jutaan rupiah, pemerintah memberikan opsi cicilan. Sedangkan ke depan, pelanggan hanya akan dibebankan biaya beban sebesar Rp 50 ribu,” jelasnya.
Arlan juga menerangkan bahwa program gas kota gratis hanya diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga kategori tertentu. Sementara untuk pelanggan R2 seperti restoran, kafe, dan usaha lainnya, tetap akan diberlakukan tarif sesuai pemakaian.
“Untuk sektor usaha, tetap membayar seperti biasa. Program ini kita fokuskan untuk masyarakat umum terlebih dahulu,” tegasnya.
Menanggapi sorotan dugaan pungutan liar (pungli) pada retribusi Pasar Subuh di eks Kantor Polsek Prabumulih Timur, Cak Arlan menegaskan bahwa pemerintah kota telah memberikan mandat yang jelas kepada OPD terkait untuk melakukan evaluasi total terhadap mekanisme retribusi di seluruh pasar tradisional, termasuk Pasar Subuh. Ia memastikan bahwa setiap pungutan harus berdasarkan regulasi dan tercatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita ingin pedagang merasa aman. Tidak boleh ada oknum yang bermain. Bila terbukti ada praktik pungli, saya minta dilakukan tindakan tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Arlan menambahkan bahwa penertiban sistem retribusi ini bukan hanya untuk mencegah kebocoran PAD, tetapi juga dalam rangka mengembalikan kepercayaan pedagang terhadap pengelolaan pasar oleh pemerintah kota.
“Retribusi yang dikelola dengan baik itu bukan hanya soal pemasukan daerah, tapi juga soal keadilan bagi pedagang kecil. Kita ingin semuanya tertib, baik pengelola maupun pedagang,” tegasnya.
Di akhir penyampaian, Arlan mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi dan memastikan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efektif.
*Jun Manurung/Pemerintahan/Aan
