POSMETRO.ID | BANYUASIN
Pangkalan Balai — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Banyuasin menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna VIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Senin (17/11/2025).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menilai bahwa kemandirian fiskal daerah harus menjadi prioritas agar Banyuasin tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. “Kemandirian fiskal Banyuasin perlu diperkuat. PAD harus menjadi pilar utama pembangunan, namun tetap dengan catatan tidak menambah beban masyarakat Bumi Sedulang Setudung,” tegas juru bicara Fraksi PKB dalam rapat paripurna tersebut.
Fraksi PKB juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Mereka meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD. “BUMD semestinya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban keuangan. Evaluasi total, termasuk kemungkinan restrukturisasi, perlu dilakukan,” ujar perwakilan Fraksi PKB.
Selain persoalan fiskal, Fraksi PKB turut menyoroti masalah pelayanan air bersih PDAM yang dikeluhkan masyarakat, khususnya di Kecamatan Talang Kelapa dan beberapa kecamatan lainnya. Air dinilai sering tidak mengalir, durasi aliran pendek, serta kualitas yang kurang baik. “Kami berharap Bupati segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengatasi krisis air PDAM. Masyarakat berhak mendapatkan layanan air bersih yang layak,” kata juru bicara Fraksi PKB.
Pembahasan RAPBD 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat fondasi fiskal daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Editor: Arie
