• Jelajahi

    Copyright © POSMETRO.ID
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Kriminal

    Komdigi Disentil Soal “Tebang Pilih”, Partai Ummat: Judol dan Pornografi Justru Masih Bebas

    06 Mei 2026, Mei 06, 2026 WIB Last Updated 2026-05-06T09:02:13Z
    Masukkan scrip iklan disini


    POSMETRO.ID | JAKARTA
    — Partai Ummat melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai tidak konsisten dalam menangani persoalan di ruang digital. Pemerintah dianggap “tebang pilih” dalam menindak konten, sementara masalah besar seperti judi online dan pornografi masih marak.


    Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyoroti ketimpangan respons Komdigi dalam menangani berbagai isu digital. Ia mempertanyakan mengapa penindakan terhadap konten tertentu bisa dilakukan dengan cepat, sementara persoalan lain yang dinilai lebih meresahkan justru lambat ditangani.


    “Komdigi tentu tahu persis lalu lintas kehidupan digital kita, dan berbagai ancaman nyata di dalamnya. Tapi mengapa Komdigi seperti pilih-pilih, dengan bertindak begitu cepat pada video tersebut dan lambat pada isu lainnya,” ujar Ridho.


    Menurut dia, praktik judi online dan penyebaran konten pornografi hingga kini masih mudah diakses masyarakat. Kondisi ini dinilai berpotensi merusak tatanan sosial dan berdampak luas, terutama bagi generasi muda.


    Partai Ummat mendesak Komdigi untuk tidak hanya responsif terhadap isu tertentu, tetapi juga menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam memberantas konten ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat.


    Sementara itu, pihak Komdigi sebelumnya menyatakan bahwa setiap langkah pengendalian konten dilakukan demi menjaga ruang digital tetap aman dan kondusif. Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam menindak konten yang melanggar aturan.


    Polemik ini kian menguatkan sorotan publik terhadap kinerja Komdigi, khususnya terkait konsistensi kebijakan dalam menata ekosistem digital nasional. Sejumlah kalangan menilai, tanpa langkah yang tegas dan merata, upaya membersihkan ruang digital berisiko kehilangan kepercayaan publik.

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Utama