Dapatkan Segera Promonya di Sini
PRABUMULIH, PP - Forum Honorer Indonesia (FHI) membuktikan ancamannya. Melalui Korwil wilayah Sumsel, Hasbi Spd MM, melaporkan sebanyak 43 dari total 324 jumlah tenaga honorer kategori 2 (K2) ke BKD kota Prabumulih, Selasa (16/4/2013).
Menurut Hasbi, 43 tenaga honor K2 yang dilaporkan diduga memanipulasi data dan merupakan honor titipan pejabat. "Hari ini kita melaporkan sejumlah tenaga honorer kategori 2 dilingkungan Pemkot Prabumulih, yang terindikasi telah memalsukan data," sebut Hasbi, saat ditemui usai melaporkan nama-nama honorer kategori 2 fiktif di BKD Prabumulih.
Sebanyak 43 honorer K2 ini, dia katakana, didominasi dari kalangan pendidik yakni sebanyak 39 berasal dari guru dan 14 teknis. Lebih jauh Hasbi menyebutkan, lima (5) tenaga honorer diantaranya merupakan hasil temuan sejumlah LSM. Temuan ini sendiri menambah daftar dugaan banyaknya tenaga honorer K2 fiktif, setelah sebelumnya pihak Inspektorat Kota Prabumulih juga menemukan sebanyak 20 tenaga honorer K2 yang diduga memalsukan data dan sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan.
"Inspektorat beberapa waktu lalu juga telah menemukan sebanyak 20 tenaga honorer kategori 2 yang diduga bermasalah pada data honorernya, yang sekarang ini masih diproses," imbuhnya.
Hasbi menambahkan, dirinya berharap pihak BKD lebih transparan dan akuntabel serta mengacu pada surat edaran Menpan dalam memverifikasi data honorer K2 meski sudah diumumkan hasil uji publiknya belum lama ini. Hal itu bertujuan, agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja orangnya, dari instansi mana dan berapa lama masa kerja (TMT) bersangkutan. ”Dengan adanya data seperti itu, maka bisa dikoreksi apakah memang benar atau tidak yang bersangkutan tenaga honorer disana,” tambah Hasbi.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pasca dikeluarkannya Surat Edaran (SE) No. 05 Tahun 2010, jumlah tenaga honorer K2 yang awalnya berjumlah 280 orang tiba-tiba menggelembung hingga mencapai 340 honorer. Namun seiring munculnya gejolak dan desakan sejumlah pihak, agar data honorer K2 diverifikasi dan divalidasi (verval), membuat 14 honorer K2 diantaranya mengundurkan diri dengan alasan beragam, sehingga jumlahnya berkurang menjadi 326 orang pada pertengahan tahun 2012 kemarin.
Jumlah ini pun terus menyusut setelah dua honorer K2 kembali mengundurkan diri, belum lama ini. Mundurnya sejumlah tenaga honorer K2 ini semakin memperkuat dugaan sejumlah pihak, diantaranya FHI Korwil Sumsel yang melaporkan sebanyak 43 honorer K2 ke BKD Kota Prabumulih.
Terkait hal itu, Kepala BKD kota Prabumulih, Sobban Asmuni ditemui wartawan belum lama ini, tidak mau menyebutkan satu per satu honorer K2, yang terkena kasus tersebut. Bahkan dari delapan laporan yang ditindak lanjuti kasusnya, dua diantaranya diduga karena tidak mau diproses hukum, akhirnya mengundurkan diri melepas peluang untuk ikut CNPS pada Juni mendatang.
"Sedangkan sisanya saat ini, masih kita proses lebih lanjut. Jika terbukti nantinya seperti halnya dua yang mengundurkan diri. Terpaksa kita batalkan, masuknya mereka sebagai honorer K2," katanya sambil menyebutkan kalau hal itu sesuai janji pihaknya sejak awal. bertanda.com
Menurut Hasbi, 43 tenaga honor K2 yang dilaporkan diduga memanipulasi data dan merupakan honor titipan pejabat. "Hari ini kita melaporkan sejumlah tenaga honorer kategori 2 dilingkungan Pemkot Prabumulih, yang terindikasi telah memalsukan data," sebut Hasbi, saat ditemui usai melaporkan nama-nama honorer kategori 2 fiktif di BKD Prabumulih.
Sebanyak 43 honorer K2 ini, dia katakana, didominasi dari kalangan pendidik yakni sebanyak 39 berasal dari guru dan 14 teknis. Lebih jauh Hasbi menyebutkan, lima (5) tenaga honorer diantaranya merupakan hasil temuan sejumlah LSM. Temuan ini sendiri menambah daftar dugaan banyaknya tenaga honorer K2 fiktif, setelah sebelumnya pihak Inspektorat Kota Prabumulih juga menemukan sebanyak 20 tenaga honorer K2 yang diduga memalsukan data dan sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan.
"Inspektorat beberapa waktu lalu juga telah menemukan sebanyak 20 tenaga honorer kategori 2 yang diduga bermasalah pada data honorernya, yang sekarang ini masih diproses," imbuhnya.
Hasbi menambahkan, dirinya berharap pihak BKD lebih transparan dan akuntabel serta mengacu pada surat edaran Menpan dalam memverifikasi data honorer K2 meski sudah diumumkan hasil uji publiknya belum lama ini. Hal itu bertujuan, agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja orangnya, dari instansi mana dan berapa lama masa kerja (TMT) bersangkutan. ”Dengan adanya data seperti itu, maka bisa dikoreksi apakah memang benar atau tidak yang bersangkutan tenaga honorer disana,” tambah Hasbi.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pasca dikeluarkannya Surat Edaran (SE) No. 05 Tahun 2010, jumlah tenaga honorer K2 yang awalnya berjumlah 280 orang tiba-tiba menggelembung hingga mencapai 340 honorer. Namun seiring munculnya gejolak dan desakan sejumlah pihak, agar data honorer K2 diverifikasi dan divalidasi (verval), membuat 14 honorer K2 diantaranya mengundurkan diri dengan alasan beragam, sehingga jumlahnya berkurang menjadi 326 orang pada pertengahan tahun 2012 kemarin.
Jumlah ini pun terus menyusut setelah dua honorer K2 kembali mengundurkan diri, belum lama ini. Mundurnya sejumlah tenaga honorer K2 ini semakin memperkuat dugaan sejumlah pihak, diantaranya FHI Korwil Sumsel yang melaporkan sebanyak 43 honorer K2 ke BKD Kota Prabumulih.
Terkait hal itu, Kepala BKD kota Prabumulih, Sobban Asmuni ditemui wartawan belum lama ini, tidak mau menyebutkan satu per satu honorer K2, yang terkena kasus tersebut. Bahkan dari delapan laporan yang ditindak lanjuti kasusnya, dua diantaranya diduga karena tidak mau diproses hukum, akhirnya mengundurkan diri melepas peluang untuk ikut CNPS pada Juni mendatang.
"Sedangkan sisanya saat ini, masih kita proses lebih lanjut. Jika terbukti nantinya seperti halnya dua yang mengundurkan diri. Terpaksa kita batalkan, masuknya mereka sebagai honorer K2," katanya sambil menyebutkan kalau hal itu sesuai janji pihaknya sejak awal. bertanda.com
