TANJUNG RAMAN, PP - Data pokok Pendidik (Dapodik) yang dinilai mempersulitkan dalam rangka penjaringan calon penerima tunjangan dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) hingga membuat para calon penerima dinyatakan gagal dalam pengumuman Mendikbud beberapa waktu lalu ternyata memberikan jawaban atas kwalitas pendidikan.
Hal ini dikatakan Kabid Program dari Disdik Provinsi, DR Nurlina SPd MM dalam sosialisasi tentang semua tunjangan yang diadakan di SMAN 2 Prabumulih kemaren (7/5).
Ia mengatakan sekarang ini pengumpulan data tidak lagi manual, melainkan aplikasi Data pokok pendidikam (dapodik) hal ini tidak lain untuk menjawab peningkatan kwalitas pendidikan.
"sejak UU No 14 th 2005 itu digugurkan di MK karena untuk memperjuangkan kwalitas pendidikan dan kesejahteraan, hal itu belum terjawab karena kesejahteraan sudah diberikan namun kwalitas pendidikan belum ada peningkatan,"Ujarnya.
Melalui dapodik, akan diketahui Bagaimana mengelola dana bos, dana rehab, dana BSM dan bagaimana Bapak itu mendapatkan kesejahteraan. Dengan itu maka melalui penjaringan secara in line ini akan menjawab kondisi riil dilapangan tentang keberadaan sekolah yang akan menentukan layal atau tidaknya guru menerima tunjangan.
"Dalam dapodik akan di ketahui secara jelas, dan keberadaan karier juga akan terpantau melalui dapodik yang diupdate melalui jaringan. dengan dapodik juga tidak bisa lagi bermain main, karena sitem dapodik ini menjaring data peserta didik, yang tak kalah pentingnya adalah data romongan belajarnya,"bebernya.
Diakuinya di Prabu memang datanya sudah 90 persen terkirim namun data yang terkirim itu tidak menjamin untuk turunnya SK, karena data akan diverifikasi kembali untuk melihat valid atau tidak, jika tidak valid maka akan di tolak sistem, nah itula menyebabkan tidak keluarnya SK yang menghambat pencairan dan calon penerima,"tandasnya.
Lebih jauh ia mengatakan peran operator dapodik juga sangat mempengaruhi kebenaran data dapodik yang benar tidak ada tawar menawar, "untuk itu kami berharap agar kepsek dan guru bersinergi dan membangun komunikasi yang baik baik dengan operator disekolah ataupun operator di Dinas pendidikan Kota,"harapnya seraya mengatakan dari dapodik ada dua tuntutan dari pemerintah yaitu transparansi dan akuntabiliti atau pertanggungjawaban.
sementara Kasi monitor dan evaluasi data Juniva Hidayat mengatakan Seluruh tunjangan itu muaranya balik ke dapodik, dari data trsebut menyangkut aneka tunjangan baik kwalifikasi, fungsional dan sertifikasi. "seluruh kebijakan balik kedata memang agak rumit, ada yang ketinggalan sedikit saja akan mempengaruhi yang data yang lain. Di prabu memang sudah bagus, namun Masih belum sempurna, atau karena kesalahan dalam menginput data sehingga mempengaruhi yang lain pada saat perengkingan,"tandasnya.
Kabid Sekolah Menengah Irawan Supmidi SPd SE MSi menambahkan tahun ini sistem pendataan memang jauh berbeda."Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini maka pertanyaan pada calon penerima berbagai aneka tunjangan yang gagal itu dapat menjawab pertanyaan yang ada dibenaknya,"harapnya. (pp/ek)
Hal ini dikatakan Kabid Program dari Disdik Provinsi, DR Nurlina SPd MM dalam sosialisasi tentang semua tunjangan yang diadakan di SMAN 2 Prabumulih kemaren (7/5).
Ia mengatakan sekarang ini pengumpulan data tidak lagi manual, melainkan aplikasi Data pokok pendidikam (dapodik) hal ini tidak lain untuk menjawab peningkatan kwalitas pendidikan.
"sejak UU No 14 th 2005 itu digugurkan di MK karena untuk memperjuangkan kwalitas pendidikan dan kesejahteraan, hal itu belum terjawab karena kesejahteraan sudah diberikan namun kwalitas pendidikan belum ada peningkatan,"Ujarnya.
Melalui dapodik, akan diketahui Bagaimana mengelola dana bos, dana rehab, dana BSM dan bagaimana Bapak itu mendapatkan kesejahteraan. Dengan itu maka melalui penjaringan secara in line ini akan menjawab kondisi riil dilapangan tentang keberadaan sekolah yang akan menentukan layal atau tidaknya guru menerima tunjangan.
"Dalam dapodik akan di ketahui secara jelas, dan keberadaan karier juga akan terpantau melalui dapodik yang diupdate melalui jaringan. dengan dapodik juga tidak bisa lagi bermain main, karena sitem dapodik ini menjaring data peserta didik, yang tak kalah pentingnya adalah data romongan belajarnya,"bebernya.
Diakuinya di Prabu memang datanya sudah 90 persen terkirim namun data yang terkirim itu tidak menjamin untuk turunnya SK, karena data akan diverifikasi kembali untuk melihat valid atau tidak, jika tidak valid maka akan di tolak sistem, nah itula menyebabkan tidak keluarnya SK yang menghambat pencairan dan calon penerima,"tandasnya.
Lebih jauh ia mengatakan peran operator dapodik juga sangat mempengaruhi kebenaran data dapodik yang benar tidak ada tawar menawar, "untuk itu kami berharap agar kepsek dan guru bersinergi dan membangun komunikasi yang baik baik dengan operator disekolah ataupun operator di Dinas pendidikan Kota,"harapnya seraya mengatakan dari dapodik ada dua tuntutan dari pemerintah yaitu transparansi dan akuntabiliti atau pertanggungjawaban.
sementara Kasi monitor dan evaluasi data Juniva Hidayat mengatakan Seluruh tunjangan itu muaranya balik ke dapodik, dari data trsebut menyangkut aneka tunjangan baik kwalifikasi, fungsional dan sertifikasi. "seluruh kebijakan balik kedata memang agak rumit, ada yang ketinggalan sedikit saja akan mempengaruhi yang data yang lain. Di prabu memang sudah bagus, namun Masih belum sempurna, atau karena kesalahan dalam menginput data sehingga mempengaruhi yang lain pada saat perengkingan,"tandasnya.
Kabid Sekolah Menengah Irawan Supmidi SPd SE MSi menambahkan tahun ini sistem pendataan memang jauh berbeda."Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini maka pertanyaan pada calon penerima berbagai aneka tunjangan yang gagal itu dapat menjawab pertanyaan yang ada dibenaknya,"harapnya. (pp/ek)
