PRABUMULIH PP - Pertanyaannya, akankah petikan judul diatas terjadi? Jawabnya semoga tidak. Karna masyarakat Prabumulih untuk saat ini sangat mendambakan Walikota dan Wakil Walikota yang seiring sejalan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang di Kota tercinta ini. Tidak salah jika sebelumnya posmetro mengajak kita sekalian untuk merujuk pada persoalan awal. Bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit namun lebih dari sekedar opini.
Perolehan suara pemilukada walikota Prabumulih pada 5 maret lalu menunjukkan bahwa pasangan Ridho Yahya - Ardiansyah Fikri (pasangan calon terpilih-red) hanya memperoleh 40,65 % suara Sementara Rival Politiknya Pasangan Hanan Zulkarnain - Hartono Hamid berhasi meraup suara 39,91 %. Artinya, perolehan suara kedua pasangan calon hanya selisih 0,74 % suara saja. Padahal sebelumnya pengamat memprediksi pasangan Incumbent Ridho Yahya - Ardiansyah Fikri bakal mendominasi perolehan suara pada pilkada Prabumulih.
Selain memiliki modal yang mumpuni Kedua pasangan ini juga berada pada posisi jabatan yang strategis. Dimana Ridho Yahya menjabat sebagai ketua partai Golkar juga menjabat sebagai wakil Walikota. Sementara calon wakil walikotanya adalah Ketua DPC PDI-P Kota Prabumulih juga menjabat sebagai ketua DPRD Kota Prabumulih.
Maka timbul pertanyaan, apa penyebab perolehan suara pasangan incumbent merosot. Timses pun saling menuding antara timses bentukan Ridho Yahya dan Timses bentukan Ardiansyah Fikri dimana letak permasalahan yang sebenarnya. Pasalnya Pasangan ini diusung 7 Partai Besar yakni, Golkar, PDI-P, PKS, PNBK, PPI, PDP dan PK. Ada asumsi bahwa Ridho Yahya salah pilih pasangan dan lain sebagainya. Itu tentu tidak benar dan hanya bersifat asumsi perorangan saja. Pasalnya Pada pemilu legislatif Tahun 2009 lalu, PDI-P adalah partai peraih suara terbanyak di Kota Prabumulih.
Dan tak lami lagi kedua pasangan calon terpilih ini kembali akan dihadapkan pada permasalahan baru. Dimana keduanya akan saling silang pendapat karna Pimpinan masing-masing beradu merebut kursi 1 Sumatera Selatan. Jika kedua pimpinan Partai tersebut sejalan yakni Alex Noerdin berpasangan dengan Edi Santana tentu silang pendapat tidak akan terjadi. Namun faktanya, PDI-P lebih memilih sendiri dan Golkar juga demikian.
Sedikit menyadur dari tulisan para pakar politik menyebutkan bahwa, perang tidak pernah bisa
dilepaskan dari politik. Dan politik tidak pernah sepi dari perang,
paling tidak “perang” antar partai, politikus atau calon legislatif dan
presiden. Perang itu dilakukan dalam rangka meraih kesuksesan politik,
bisa berupa karir di partai, kedudukan sebagai anggota dewan, sampai
jabatan nomor satu di sebuah negara demokrasi, yakni presiden.
Perang
pasti memerlukan strategi. Begitu juga dengan “perang” di dunia
politik. Selain dibutuhkan kecerdasan, di dunia yang penuh intrik dan
taktik ini diperlukan juga strategi-strategi jitu yang efektif. Strategi
perang yang baik, bukan hanya akan menghasilkan sebuah kemenangan
tetapi juga keselamatan bagi pemenangnya.
Nah.. yang jadi persoalan, akankah disharmoni terjadi diantara walikota dan wakil walikota Prabumulih pada pilkada sumsel? Pasalnya, bukan tidak mungkin Calon Gubernur Alex Noerdin dan Edi Santana Putra menginginkan Kadernya yang telah terpilih menjadi walikota untuk mendukungnya menjadi Sumsel Satu Juni Mendatang. Penulis berharap, semoga Disharmoni jadi isapan jempol semata. (pp/red)
