Dana Proyek Tak Kunjung Cair, Kontraktor "Gegana"

Walikota " belum pasti kapan bisa di cairkan

PRABUMULIH, PP - Ruangan sekretariat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih dalam Kurun 2 Bulan Terakhir kerap kedatangan tamu dari kalangan pengusaha dan Rekanan Kontraktor. Di awal bulan November 2015, rekanan kerja Pemerintah Kota Prabumulih ini tampak sibuk mempersiapkan selanjutnya menyerahkan dokumen dan berkas pekerjaan proyek 2015 untuk dapat dicairkan.

Sebagian dari mereka mengaku banyak yang tergesa-gesa mempersiapkan berkas karena tenggang waktu (Deadline) penyerahan berkas oleh DPPKAD terkesan mendadak. Kendati demikian, para rekanan ini menyanggupi deadline penyerahan berkas tersebut.

Sayangnya, ditengah perjalanan, dana pekerjaan tak kunjung dapat dibayarkan keseluruhan meski pekerjaan telah selesai seratus persen. Bahkan hingga memasuki Tahun anggaran 2016, dana proyek pemerintah kepada pihak kontraktor belum mendapatkan kepastian kapan harus dicairkan.

Menanggapi macetnya pencairan dana proyek APBD Kota Prabumulih 2015, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Prabumulih M Supi ST yang ditemui koran ini di ruang kerjanya, Perkantoran Dinas Kota Prabumulih lantai empat membenarkan adanya kendala pembayaran dana pekerjaan terhadap belasan Rekanan Kontraktor di Kota Prabumulih.

Supi mengungkapkan, Tercatat Rp 21 Miliar dana untuk pembayaran pekerjaan proyek Tahun Anggaran 2015 masih tersangkut di Pemerintah Pusat yakni Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).

Menurut Supi, sumber dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). "Kalau tidak salah sumber dana yang diandalkan untuk menutupi pembayaran terhadap pihak Kontraktor bersumber dari DAU. Dalam waktu dekat ini mungkin sudah masuk ke rekening Pemerintah dan bisa dibayarkan. Yang pasti pembayaran tidak akan sampai Tahun 2016. Paling lambat akhir 2015 sekitar tanggal 30-31 Desember dana tersebut sudah bisa dicairkan," ujar Supi Optimis.

Berbeda dengan Kepala DPPKAD Kota Prabumulih Jauhar Pahri SE AK. Jauhar Pahri yang dikonfirmasi melalui Kabid Keuangan DPPKAD Kota Prabumulih Bhustomi SE mengungkapkan bahwa satu-satunya sumber dana yang diandalkan untuk menutupi hutang terhadap kontraktor untuk pembayaran dana pekerjaan berbagai proyek Pemerintah adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Pejabat yang juga merangkap sebagai Plt Kabag Keuangan Sekretariat Kota Prabumulih ini menerangkan bahwa, macetnya pembayaran dana proyek disebabkan adanya defisit anggaran APBD Kota Prabumulih 2015. Pemerintah Kota Prabumulih diawal Tahun 2015 terpaksa harus melakukan perubahan APBD dan memangkas anggaran secara besar-besaran dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran agar tidak defisit berkepanjangan.

"Dampak ini sebenarnya menyeluruh di tingkat Nasional. Artinya bukan Kota Prabumulih saja yang mengalami kesulitan. Kebijakan Pemerintah pusat yang menyerahkan sepenuhnya harga minyak sesuai dengan harga minyak dunia ke pasaran menyebabkan DBH Migas untuk daerah mengalami penurun yang signifikan. Terkhusus untuk Kota Prabumulih yang mengandalkan DBH Migas di PAD tentu mengalami dampak yang sangat besar dalam menjalankan program pemerintah yang salah satunya adalah pembangunan," ujarnya.

Soal deadline pembayaran dana proyek, Bhustomi yang dikonfirmasi diruang kerjanya beberapa waktu lalu mengaku optimis bahwa pencairan dana proyek tidak akan sampai ke Tahun 2016. "Kita berharap para rekanan bisa bersabar dan memaklumi keadaan. Untuk saat ini kita juga sedang berusaha agar DBH Migas yang masih berada di Kemenkeu dapat segera dicairkan sebelum tanggal 31 Desember dan bisa dibayarkan terhadap rekanan" tegasnya.

Waktu pun terus bergulir. Detik menuju menit, menit menuju jam hingga hari, Pekan, bulan dan Tahun pun telah berakhir namun dana yang dijanjikan belum mendapatan kepastian kapan akan turun. Para rekanan pun mulai panik. Mengapa tidak? hutang belanja untuk kebutuhan bahan bangunan proyek yang masih nyangkut di toko kian mendesak untuk segera dibayarkan.

"Jangankan kepastian pencairan dana, solusi untuk permasalahan hutang proyek ini juga belum terpikirkan oleh Pemerintah hingga kini membuat rekanan kontraktor gelisah, dan merana serta mengundang tanya benarkah dana DBH Migas itu ada atau jangan-jangan itu akal-akalan semata untuk menenangkan para kontraktor atau jangan-jangan ada dana APBD Kota Prabumulih mengalir ke Pilkada Kabupaten tetangga yakni Ogan Ilir," ujar salah seorang rekanan kontraktor merasa kesal yang meminta identitasnya untuk dirahasiakan.

Dikatakan, wajar kita menduga hal tersebut. Dimana beberapa waktu lalu saat Pilkada Kabupaten Ogan Ilir berlangsung, beberapa Pejabat Kota Prabumulih termasuk Walikota Ramai-ramai berkunjung ke Ogan Ilir menyaksikan proses pesta demokrasi secara langsung. Kabupaten Ogan Ilir tentu tidak dapat dipisahkan dari Kota Prabumulih. Kepala Daerah keduanya masih satu darah dan berstatus saudara kandung.

"Maaf ini Praduga tak bersalah. APBD Kota Prabumulih sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) telah mendapatkan pembahasan dan evaluasi dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda. Seluruh kegiatan yang direncanakan menyangkut pembiayaannya juga telah diatur dalam APBD. Jadi tidak masuk akal jika pembayaran dana proyek mengandalkan dana DBH Migas yang masih nyangkut di Kemenkeu. Dan tidak masuk akal lagi jika pembayaran dana Proyek APBD 2015 menggunakan dana APBD 2016," ujarnya.

Dugaan dana APBD mengalir ke Pilkada Ogan Ilir pun kian mencuat dimana Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM saat dikonfirmasi tak mampu memastikan batas deadline pembayaran dana pekerjaan Proyek Pemerintah Kota Prabumulih terhadap kontraktor.

Dikonfirmasi seuasi menggelar Rapat di lantai satu Kantor Walikota Prabumulih, Ridho Yahya mengungkapkan tidak bisa menjawab kapan deadline pembayaran dana proyek karena dana DBH Migas hingga Januari belum masuk. "Saya tidak bisa memastikan kapan bisa dibayarkan kalau pertanyaan itu titipan Kontraktor," ujar Ridho Yahya Rabu (13/01/2016).

Dikatakan,  permasalahan lambannya dana pembayaran pekerjaan proyek Pemerintah dibayarkan disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat kata Ridho Yahya menyarankan Pemerintahannya untuk melakukan tender proyek pembangunan pada bulan maret  2015. Saran tersebut lanjutnya dituruti dan ditengah perjalanan ternyata angaran yang direncanakan dipangkas Rp 113 miliar.

"Seluruh himbauan Pemerintah Pusat sudah kita turuti dan bahkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) sudah Kita laksanakan pun telah dimasukkan dalam pagu APBD Kota Prabumulih. Ternyata, termin pertama, kedua, ketiga dana DBH Migas dibayar tepat waktu. Sementara termin ke 4 pencairannya macet. Padahal, jika termin ke empat ini dibayarkan oleh Pusat, Pemerintah Kota Prabumulih bisa surplus sebesar Rp. 5 miliar. Imbas tidak dibayarkannya termin ke empat, iya ini tadi. Kontraktor telah menuntut agar dana proyek segera dicairkan. Mau bayar pakai apa kalau dananya belum masuk ke kas daerah" ujar Ridho Yahya.

Dengan permasalahan ini lanjut Ridho Yahya, pihaknya telah menyurati DPRD Kota Prabumulih untuk menggelar koordinasi bagaimana menghadapi permasalahan di 2016. Jika Pemerintah pusat masih menerapkan sistem seperti 2015, pihaknya bisa memastikan bahwa pemerintahannya tidak akan terlepas dari hutang.

"Kalau Pemerintah pusat masih menerapkan sistem 2015, saya yakin Pemerintahan kita tidak akan terlepas dari hutang. Bayangkan APBD Kita disahkan, sementara dana 2015 masih terhutang. Apakah ini (Kondisi seperti sekarang-red) kita biarkan begitu saja sementara APBD tetap dijalankan dan nantinya dana Rp 60 miliar hutang dulu dan dibayarkan di Tahun 2017 atau seluruh proyek senilai Rp 60 miliar dibatalkan keseluruhan dan APBD dirubah total. Tapi ini kan hal yang tidak mungkin, Karna Dewan serta masyarakat juga sudah tahu rencana pembangunan di 2016. Kalau menurut saya sebenarnya hal tersebut diatas justru lebih bagus, dana 60 miliar kita bayarkan sekarang dan pemerintah tidak tidak punya hutang lagi. Pertimbangannya jika itu kita laksanakan banyak elemen yang merasa tidak nyaman" paparnya.

Disinggung kapan deadline pembayaran dana proyek, Ridho yahya menggungkapkan tidak bisa pastikan kapan bisa dicairkan. "Mau bayar pakai apa kalau dananya belum ada!" tandasnya seraya berlalu. 

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Prabumulih Ahmad Palo SE saat disambangi posmetro di ruang kerjanya menanggapi permasalahan diatas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Pemerintah Kota Prabumulih terkait permasalahan dana proyek Tahun Anggaran 2015 yang hingga saat ini (Januari 2016-red) belum dibayarkan terhadap kontraktor.

“Permasalahan pembayaran terhadap rekanan kontraktor yang mengalami kemacetan telah sampai ke kita di legislatif dan segera akan kita bahas untuk mencarikan solusi agar hutang terhadap rekanan bisa segera dibayarkan. Apakah nantinya masih menunggu dana DBH yang masih nyangkut di Kemenkeu atau melakukan perubahan APBD 2016.  Jika memang tidak ada kepastian dana DBH migas akan cair, terpaksa APBD 2016 akan kita rubah. Artinya dana APBD 2016 sementara waktu akan dipergunakan untuk melunasi Proyek APBD 2015. Itu pun dengan catatan” ujar Palo.

Catatan yang dimaksud adalah, Perubahan APBD telah sesuai dengan aturan. Dan jika nantinya Perubahan APBD itu mendapat persetujuan, terpaksa beberapa kegiatan Pemerintah di APBD 2016 berikut pendanaannya akan mengalami pemangkasan secara besar-besaran. dan dampak nya APBD 2016 berdampak pada program pembangunan 2016 “Perlu di ingat, Perubahan  APBD 2016 itu bukanlah suatu keharusan melainkan opsi terkahir  jika dana DBH migas tidak mendapat kepastian kapan akan dicairkan oleh Kemenkeu” tegasnya.

Tidak lupa Palo juga berharap dalam waktu dekat ini pencairan dana DBH migas  ini dapat dicairkan sehingga pihaknya tidak perlu merombak kegiatan pemerintah melalui APBD 2016. Menurutnya permasalahan ini timbul bukanlah semata-mata kesalahan pemerintah daerah. Permasalahan ini terjadi akibat tidak tercapainya pemasukan pendapatan APBN yang mengakibatkan beberapa daerah di seluruh Indonesia yang mengandalakan PAD dari DBH Migas mengalami hal yang sama seperti yang kita alami saat ini, tegas Palo.(alex)