POSMETRO.ID | PRABUMULIH – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih tahun 2025 menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam alokasi belanja pembangunan. Dari total APBD sebesar Rp1 triliun, hanya sekitar Rp80 miliar atau 8% yang dialokasikan untuk pembangunan fisik.
Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Prabumulih, Apriansyah, ST saat mendampingi anggota DPRD Sumatera Selatan, Hj. Lury Alex Noerdin menggelar Reses di Kelurahan Sukaraja Prabumulih, Rabu (12/02/2025). Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Aprik itu menyampaikan harapan agar Lury dapat membantu Kota Prabumulih melalui program reses maupun aspirasi rakyat.
"Kami berharap Ayunda Lury bisa membawa aspirasi masyarakat Prabumulih ke tingkat provinsi, agar ada bantuan tambahan untuk pembangunan. Sebab, dengan anggaran yang terbatas, pembangunan di Prabumulih tentu akan mengalami kendala," ujar Aprik.
Keterbatasan anggaran pembangunan di Kota Prabumulih tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp306,7 triliun, termasuk pemangkasan Rp50,5 triliun dalam dana transfer ke daerah.
Kebijakan ini berdampak langsung pada keuangan daerah, termasuk Prabumulih, yang harus menyesuaikan belanja daerahnya dengan keterbatasan fiskal. Beberapa pos anggaran yang terkena efisiensi mencakup perjalanan dinas, alat tulis kantor, serta sewa kendaraan dan gedung, yang semuanya mengalami pemangkasan besar.
Dengan anggaran pembangunan yang minim, DPRD Prabumulih berharap ada bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk memastikan proyek pembangunan tetap berjalan. Sebagaimana di kelurahan Majasari dan beberapa daerah lainnya yang kerap mengeluhkan luapan air dari sungai Kelekar saat musim hujan.
"Proyek normalisasi Sungai Kelekar memang sudah dilakukan. Namun, proyek ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan pembangunan talud. Sebab, tanpa talud, tepian sungai rentan mengalami longsor saat hujan lebat" ujar Aprik.
Kemudian aspirasi warga lainnya, menyangkut perbaikan jalan, insentif pekerja sosial, rehabilitasi sekolah dan infrastruktur layanan kesehatan juga diakui Aprik butuh perhatian serius termasuk suntikan modal untuk pelaku UMKM di Kota Nanas.
Lury Alex Noerdin, yang juga dikenal aktif memperjuangkan aspirasi daerah, menyatakan akan membawa permasalahan ini ke tingkat fraksi di DPRD dan mengusulkannya ke Kepala Daerah atau Gubernur Sumatera Selatan.
"Kami di DPRD Sumsel tentu akan berusaha semaksimal mungkin agar aspirasi ini bisa diperjuangkan. Karena pembangunan di daerah, termasuk Prabumulih, harus tetap berjalan meskipun anggaran terbatas," kata putri semata wayang Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu.
Lury berhatao, dengan adanya sinergi antara DPRD Kota Prabumulih, DPRD Sumsel, dan pemerintah pusat, keterbatasan anggaran ini tidak menjadi menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Prabumulih *Jun M
