POSMETRO. ID | BANYUASIN
Pangkalan Balai – Komisi II DPRD Kabupaten Banyuasin menggelar rapat koordinasi pada Senin (13/1) untuk menindaklanjuti aksi demonstrasi yang dilakukan Gabungan Kontraktor Banyuasin Bersatu (GKBB). Para kontraktor menuntut kepastian pembayaran proyek tahun anggaran 2024 yang hingga kini tertunda.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II itu dipimpin oleh Ali Mahmudi dan dihadiri oleh anggota dewan lainnya, termasuk Syarifuddin, Sriyatun, Sucipto, dan Herli. Dalam diskusi tersebut, Syarifuddin mengungkapkan bahwa belum ada keputusan konkret terkait pembayaran proyek.
"Menurut penjelasan dari BPKAD, pembayaran atas proyek-proyek tersebut kemungkinan besar baru dapat direalisasikan pada Anggaran Perubahan, yaitu sekitar Oktober 2025," ujar Syarifuddin.
Penundaan pembayaran ini menjadi perhatian serius karena banyak kontraktor menghadapi tekanan akibat utang material bangunan dan upah pekerja yang belum terbayarkan. Sebagai alternatif solusi, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menawarkan skema pinjaman kredit melalui Bank Sumsel Babel untuk membantu para kontraktor.
Namun, Komisi II DPRD Banyuasin mendesak agar pembayaran dipercepat. "Kami berharap pembayaran bisa dipercepat, idealnya pada bulan Mei atau Juni, sehingga para kontraktor dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak terkait," tegas Syarifuddin.
Aksi demonstrasi yang dilakukan GKBB mencerminkan kekecewaan para kontraktor terhadap keterlambatan pembayaran, yang dinilai berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Komisi II DPRD Banyuasin berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini hingga solusi terbaik ditemukan.
Selain BPKAD, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Bapenda, Asisten III Setda Banyuasin, serta para kontraktor yang terdampak.
Editor: Arie
