POSMETRO.ID, PRABUMULIH - Ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) atau honorer yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 menggelar aksi damai di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih pada Senin, 10 Maret 2025. Mereka meminta agar pelantikan tidak ditunda hingga 2026, mengingat banyak di antara mereka yang sudah berusia mendekati masa pensiun.
Dalam aksi yang berlangsung tertib, para pengunjuk rasa diterima langsung oleh Walikota Prabumulih, H. Arlan, didampingi Wakil Walikota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom., M.M., Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, H. Elman, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Matnur Latif.
Robi, salah satu perwakilan CASN PPPK, menyampaikan kekhawatiran mereka jika pelantikan ditunda terlalu lama.
"Kalau nunggu Maret 2026 itu lama sekali, umur siapa yang tahu. Siapa tahu bulan depan atau balik dari sini meninggal, kita tidak tahu," ungkapnya penuh harap.
Senada dengan Robi, Okta, perwakilan lainnya, berharap agar pelantikan bisa dilakukan pada tahun 2025. "Kami percaya Bapak H. Arlan dan Bapak Franky akan memberikan yang terbaik untuk kami," ujarnya dengan penuh semangat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Walikota Prabumulih, H. Arlan, berjanji akan memperjuangkan nasib mereka.
"Apa yang menjadi aspirasi adek-adek ini akan Cak bantu perjuangkan," tegasnya. Ia memastikan akan menyampaikan tuntutan para CASN PPPK ke pemerintah pusat.
Ia juga menekankan bahwa masalah ini bukan hanya terjadi di Prabumulih, tetapi juga di seluruh Indonesia. "Kalau ini ada putus di Cak, sudah pasti Cak lantik. Tapi karena ini kewenangan pusat, maka Cak akan memperjuangkannya," jelasnya.
Tak hanya itu, H. Arlan juga membawa kabar baik bagi honorer di lingkungan Pemkot Prabumulih. Ia memastikan gaji honorer yang tertunda selama dua bulan terakhir akan segera dibayarkan. "Segera kita bayarkan," janjinya.
Diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024. CPNS dijadwalkan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK baru akan dilantik pada 1 Maret 2026.
Keputusan ini menimbulkan kecemasan di kalangan honorer, terutama karena SK kontrak kerja serta anggaran gaji honorer di Pemkot Prabumulih hanya tersedia hingga Juni 2025.
"SK kami hanya sampai bulan Juni 2025. Jangan menunda pelantikan hingga Maret 2026. Bagaimana nasib kami kalau benar ditunda?" ungkap salah satu honorer yang enggan disebutkan namanya.
Aksi damai ini menjadi cerminan keresahan ratusan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Mereka berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera menemukan solusi agar nasib mereka tidak terkatung-katung.
