POSMETRO.ID | PALEMBANG – Di tengah udara pagi yang sejuk, gedung megah milik BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan di Kota Palembang tampak lebih sibuk dari biasanya. Senin, 26 Mei 2025, menjadi momen penting bagi jajaran Pemerintah Kota Prabumulih yang datang dengan harapan besar—harapan akan kelanjutan tradisi baik yang sudah mereka ukir selama lebih dari satu dekade.
Dipimpin oleh Wali Kota H. Arlan dan Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si, rombongan Pemkot Prabumulih tiba untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Dan benar saja, wajah-wajah sumringah mengiringi pengumuman resmi dari BPK: Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih.
Deni Victoria, yang mewakili lembaga legislatif, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi kepada tim auditor BPK RI yang telah menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme. Baginya, proses audit bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk nyata dari pengawasan publik demi memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran benar-benar sampai ke rakyat.
“Kami mengapresiasi kinerja BPK RI. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan pengelolaan anggaran sesuai aturan, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Deni mantap.
Tak lupa, Deni juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemkot Prabumulih yang berhasil mempertahankan WTP untuk ke-12 kalinya. Sebuah capaian yang tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan.
“Kalau tidak salah, ini WTP yang ke-12. Itu artinya konsistensi kita luar biasa. Ke depan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus lebih solid agar capaian ini terus terjaga,” katanya penuh semangat.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, yang akrab disapa Cak Arlan, juga menyampaikan hal serupa. Ia menegaskan bahwa Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator bahwa jalur pemerintahan yang sedang ditempuh sudah berada di arah yang benar.
“Alhamdulillah, ini WTP ke-12 kita. Ini bukan soal kebanggaan pribadi, tapi bentuk akuntabilitas kita kepada rakyat Prabumulih,” tegas Arlan.
Bagi Arlan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi tolok ukur kualitas kepemimpinan dan tata kelola keuangan daerah. Ia menyadari bahwa di era digital dan keterbukaan informasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh cara anggaran dikelola.
Capaian dua belas kali WTP tak mungkin diraih tanpa sinergi lintas sektor. Dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, semuanya saling terhubung. Tidak hanya peran inspektorat dan OPD terkait, tapi juga dukungan dari DPRD Kota Prabumulih yang senantiasa memberikan fungsi kontrol dan masukan konstruktif.
Kebersamaan antara Wali Kota dan Ketua DPRD dalam menerima LHP dari BPK RI hari itu bukan hanya simbol formalitas, tetapi mencerminkan bahwa pemerintahan yang harmonis adalah kunci dari keberhasilan tata kelola anggaran.
Kini, tantangannya adalah mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Predikat WTP memang membanggakan, namun Deni dan Arlan sama-sama sadar bahwa masyarakat tak hanya membutuhkan laporan keuangan yang bersih, tetapi juga pembangunan yang merata, cepat, dan berdampak langsung.
Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar menyentuh akar kebutuhan rakyat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Kita tidak boleh puas. Ini baru permulaan dari banyak pekerjaan rumah lainnya,” ujar Cak Arlan menutup sambutannya.
