.jpg)
Langkah tersebut diambil guna mencari solusi konkret, khususnya dengan berkoordinasi langsung ke Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait penanganan tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam daftar prioritas pengangkatan PPPK.
"Saya sudah perintahkan BKPSDM ke Jakarta. Kita ingin cari jalan keluar bagi para honorer R3 yang selama ini mengabdi tapi belum mendapat kepastian status. Ini soal keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar angka dan regulasi," kata Walikota, saat ditemui di ruang kerjanya sore tadi.
Menurut Walikota, dalam pertemuan itu nanti BKPSDM membawa data riil jumlah dan sebaran tenaga honorer R3 di Prabumulih, termasuk mengusulkan beberapa opsi solusi. Salah satu alternatif yang sempat disinggung Walikota adalah kemungkinan pengangkatan PPPK paruh waktu.
"Kalau pemerintah pusat memberi ruang untuk skema PPPK paruh waktu, itu bisa menjadi win-win solution. Mereka tetap diakui statusnya, dibayar sesuai kemampuan daerah" tambahnya.
Meskipun belum ada regulasi teknis mengenai PPPK paruh waktu, Walikota menilai bahwa daerah tetap harus berinisiatif mengusulkan dan menjajaki peluang-peluang kreatif sesuai kebutuhan lokal.
Walikota menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertugas menjalankan aturan, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk melindungi masyarakat, termasuk para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
"Yang bekerja untuk negara, harus diperlakukan sebagai bagian dari negara. Kita boleh patuh pada regulasi, tapi jangan kehilangan rasa kemanusiaan. Kita ingin pastikan tidak ada pengabdian yang disia-siakan," tegasnya.
Pria yang akrab disapa Cak Arlan itu juga berkomitmen untuk menghindari pemutusan hubungan kerja termasuk merumahkan mereka, serta menjamin komunikasi terbuka kepada seluruh tenaga honorer.
Di tempat terpisah Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih Riza Ariansyah saat dikonfirmasi POSMETRO menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan pemerintah kota. Politisi Partai Gerindra itu berharap ada kejelasan dan solusi jangka panjang dari pemerintah pusat, agar tidak ada tenaga honorer yang terpinggirkan hanya karena persoalan administratif.
Hal senada juga disampaikan oleh para tenaga honorer R3 Kota Prabumulih. Mereka berharap langkah yang ditempuh Pemerintah Kota dapat membuahkan hasil yang adil dan manusiawi. Para tenaga Honorer R3 ini mengkau tetap ingin mengabdi, asalkan diberi status dan pengakuan yang layak*Jun M
