POSMETRO.ID, BANDUNG – Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang kegiatan study tour sekolah kini berbuntut panjang. Kebijakan tersebut dinilai merugikan banyak pihak, terutama pelaku usaha pariwisata, hingga muncul ancaman pemakzulan terhadap politikus Partai Gerindra itu.
Ancaman pemakzulan ini mencuat setelah Serikat Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) secara terbuka menyatakan siap membawa persoalan ini ke DPRD Jabar bila tak ada titik temu.
“Kami melihat sesuai dengan Permendagri dan peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah. Jika kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada ekonomi, maka bisa diajukan pemakzulan,” tegas perwakilan SP3JB, Herdi Sudardja, Senin (25/8/2025).
Isu pemakzulan kepala daerah belakangan memang menjadi sorotan publik. Kasus Bupati Pati, Sudewo, misalnya, sempat mengguncang setelah masyarakat melakukan aksi protes besar-besaran. DPRD Pati bahkan menemukan dua bukti kebijakan yang dinilai bermasalah: kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mutasi dan demosi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kini, gejolak serupa mulai merambah ke Jawa Barat. Larangan study tour yang dikeluarkan Dedi dianggap “mematikan napas” ribuan pelaku pariwisata.
Sebelumnya, para pelaku pariwisata telah menggelar aksi protes di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025). Mereka mendesak agar kebijakan itu dicabut karena berdampak langsung pada usaha hotel, transportasi, dan destinasi wisata yang selama ini menggantungkan hidup dari kunjungan rombongan pelajar.
Herdi mengakui, proses pemakzulan bukanlah hal sederhana. Namun, pihaknya optimistis dengan bukti-bukti yang dimiliki, DPRD Jabar bisa menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Proses memang panjang, tapi kami punya keyakinan kuat. Kebijakan ini jelas-jelas merugikan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
