POSMETRO.ID| JAKARTA
Jakarta : Anggota DPR RI Putra Nababan melontarkan kritik pedas terhadap lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI yang dinilainya absen dalam peristiwa besar baru-baru ini. Ia menyoroti bagaimana kedua media yang dibiayai dari pajak rakyat itu tidak hadir memberitakan keresahan publik dalam aksi demonstrasi, melainkan hanya menampilkan narasi dari sisi pemerintah dan DPR.
“Kalau masyarakat menggelar demo besar-besaran, apa yang disuarakan justru tidak masuk di RRI dan TVRI. Yang ada hanya pernyataan pemerintah dan DPR. Padahal Bapak Ibu digaji dari pajak rakyat,” kata Putra dengan nada keras dalam rapat bersama Dirut RRI dan TVRI seperti dalam tayangan video yang diunggah Tribunnews, Sabtu (6/9/2025).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kegagalan lembaga penyiaran publik dalam menjalankan mandatnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Putra menegaskan bahwa fungsi RRI dan TVRI seharusnya bukan sekadar menjadi pengeras suara bagi pemerintah atau anggota dewan. Media publik, ujarnya, wajib berani menayangkan kritik, termasuk dari mahasiswa, komunitas, maupun asosiasi masyarakat. Namun kenyataannya, ia menuding kritik terhadap DPR maupun pemerintah hampir tidak pernah muncul dalam pemberitaan kedua lembaga itu.
Selain soal ketidakhadiran dalam momen penting, Putra juga menyinggung lemahnya perhatian media publik terhadap persoalan sehari-hari rakyat, seperti kenaikan harga beras, cabai, dan minyak. Menurutnya, isu-isu tersebut mestinya menjadi prioritas pemberitaan agar publik merasa terwakili. “Kalau keberpihakan editorialnya hanya untuk pemerintah, lalu siapa yang menyuarakan keresahan rakyat?” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Putra pun mengkritik arah penggunaan anggaran. Ia menilai porsi dana lebih besar dialirkan ke manajemen dan keuangan, sementara aspek teknis yang berkaitan langsung dengan produk jurnalistik justru diabaikan. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan kualitas pemberitaan makin tertinggal.
“Ada program keuangan yang anggarannya besar sekali, tapi teknisnya kecil. Kevakuman itu kita rasakan, masyarakat juga merasakannya,” tegasnya.
Putra mengingatkan agar RRI dan TVRI mengubah posisinya sebagai flag carrier jurnalistik Indonesia yang benar-benar menjadi mata, telinga, dan suara rakyat.
“Kita ada di sini bukan hanya untuk jadi TOA, tapi untuk memastikan saluran komunikasi rakyat tidak tersumbat,” pungkasnya.
