POSMETRO.ID | MUBA – Suara rakyat dari desa-desa terpencil hingga pusat kota Musi Banyuasin (Muba) akhirnya bermuara di ruang rapat paripurna DPRD. Selasa (2/9/2025), kursi-kursi di Ruang Paripurna DPRD Muba menjadi saksi bagaimana hasil Reses III Tahun 2025 dijabarkan secara resmi.
Di hadapan Bupati H. M. Toha Tohet, SH, Wakil Bupati Kyai Rohman, Ketua DPRD Afitni Junaidi Gumay, SE, serta jajaran Forkopimda, hasil penjaringan aspirasi rakyat dari tujuh daerah pemilihan (Dapil) dipaparkan. Semua itu bukan sekadar laporan formal, melainkan cerminan nyata dari kebutuhan masyarakat di akar rumput.
Dalam laporan reses, masing-masing anggota DPRD membawa pesan dan keluhan rakyat. Ada yang bicara tentang infrastruktur jalan yang rusak, ada pula yang menyoroti kekurangan tenaga medis di pelosok. Isu pendidikan, ketersediaan sarana pertanian, hingga penguatan ekonomi kerakyatan juga mendominasi.
Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, menegaskan pentingnya menjadikan aspirasi ini sebagai bahan utama dalam arah kebijakan.
“Masukan masyarakat yang kami himpun tidak boleh berhenti di kertas laporan. Ini adalah amanah yang harus diwujudkan,” ucapnya dengan nada tegas.
Bupati Muba, H. M. Toha Tohet, menanggapi laporan reses dengan komitmen kuat. Menurutnya, reses adalah instrumen penting yang menjembatani kepentingan rakyat dengan roda pemerintahan.
“Reses ini adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Setiap masukan akan kami tindaklanjuti secara serius agar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran,” kata Toha.
Ia juga menekankan bahwa sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci. Tanpa kolaborasi, pembangunan hanya akan menjadi retorika.
“Kami berkomitmen memperkuat kerja sama dengan DPRD agar aspirasi masyarakat segera diwujudkan melalui program kerja yang terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Bagi sebagian masyarakat, reses mungkin terlihat sebagai rutinitas tahunan. Namun bagi warga Muba, ini adalah kesempatan langka menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung. Melalui mekanisme reses, suara petani, pedagang kecil, hingga nelayan bisa masuk ke meja perumus kebijakan daerah.
Harapannya jelas: agar pembangunan di Muba tidak hanya maju di atas kertas, tetapi benar-benar terasa di jalan, di sekolah, di rumah sakit, dan di dapur masyarakat kecil.
Pesan dari paripurna hari itu sederhana namun sarat makna: rakyat sudah berbicara, kini tinggal pemerintah menepati janji. Dengan sinergi DPRD dan Pemkab, Muba ditantang untuk membuktikan diri sebagai daerah yang mampu bergerak lebih cepat, bukan hanya dalam jargon, tetapi juga dalam kenyataan.
