POSMETRO.ID | PRABUMULIH — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 1.065.665.634.782 pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Prabumulih, Jumat malam (28/11/2025)
Pengesahan tersebut dilakukan setelah Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan pembahasan anggaran secara menyeluruh.
Data yang dapat dihimpun POSMETRO.ID Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 898.665.634.782 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 178.690.929.185 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 719.974.705.597.
Sementara itu, belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 1.065.665.634.782 sehingga terjadi defisit Rp 167 miliar. Begitu, selisih defisit tersebut ditutup melalui Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp 167 miliar, membuat struktur APBD kembali berimbang.
Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH. M.Si disela-sela Paripurna kepada Wartawan menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang bermanfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“DPRD berharap agar APBD murni diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Mulai dari infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, hingga program-program penguatan ekonomi. Kami menekankan agar TAPD menjaga disiplin anggaran dan memastikan belanja yang tepat sasaran,” ujarnya.
Tidak lupa Politisi Partai Demokrat itu juga mendorong Pemerintah Kota untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga termasuk janji kampanye Walikota untuk segera diwujudkan kepada masyarakat.
“Jangan ada belanja yang tidak efektif. Tahun 2026 kita ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” tambahnya.
Walikota Prabumulih H. Arlan yang ditemui usai paripurna menyatakan bahwa pengelolaan APBD 2026 sepenuhnya disusun mengikuti arahan Pemerintah Pusat yakni efisiensi anggaran, ketepatan prioritas, dan penguatan perencanaan.
“APBD 2026 kami rancang dengan prinsip efisiensi. Pemerintah Pusat sudah menekankan agar daerah fokus pada belanja prioritas seperti pelayanan dasar, penanganan inflasi, dan penguatan ekonomi masyarakat. Kami patuh pada itu. Artinya tidak banyak untuk pembangunan. Mungkin untuk 2026 hanya sedikit” tegas Cak Arlan menjawab wartawan tentang prioritas pembangunan.
Tidak lupa Cak Arlan dalam kesempatan itu mengucapkan terimakasih Kepada DPRD atas dukungan dan kerjasamanya sehingga RAPBD 2026 dapat disetujui pada hari ini dan dituangkan dalam keputusan bersama anatar DPRD dan Pemerintah Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumsel untuk dievaluasi sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
*Jun M
