POSMETRO.ID | DAIRI – Bupati Dairi, Vickner Sinaga, resmi menonaktifkan atau memberhentikan sementara Direktur Administrasi Umum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Kabupaten Dairi berinisial DSN, Kamis (12/2/2026), di Pendopo Bupati.
Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan yang dihadiri Asisten Perekonomian Junihardi Siregar, Kabag Perekonomian Lipinus Sembiring, Dirut PDAM Wahlin Munthe, Dirut PD Pasar Lumpin Pangaribuan, serta Dirut Perumda Pembangunan Tamrin Pandiangan.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola Perumda Pembangunan Kabupaten Dairi. Pemerintah daerah menilai perlu adanya pembenahan serius di tengah polemik yang berkembang di masyarakat.
Untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal, Bupati Dairi memberikan pengarahan strategis dan menginstruksikan Direktur Utama Tamrin Pandiangan mengambil alih tugas dan tanggung jawab sementara hingga proses evaluasi tuntas atau ditetapkannya direksi definitif yang baru.
Kepada Tamrin Pandiangan sebagai penanggung jawab penuh perusahaan, bupati menegaskan agar segera melakukan langkah-langkah pembenahan dan inovasi demi mendorong kemajuan perusahaan yang bermuara pada pembangunan Kabupaten Dairi.
“Kendalikan perusahaan dengan baik. Lakukan langkah strategis. Tanggung jawab direksi tidak bisa ditinggalkan. Saat ini yang kita perlukan adalah kinerja. Kalau kita bekerja keras, tulus, ikhlas dan cerdas, maka tujuan itu bisa kita capai,” tegas Vickner.
Tak hanya itu, kepada jajaran direksi perusahaan daerah lainnya seperti Perumda Air Minum Lae Nciho dan PD Pasar Sidikalang, bupati juga mengingatkan agar peristiwa ini dijadikan momentum evaluasi internal dan peningkatan kinerja.
“Jalankan kaidah bisnis perusahaan, jaga putaran ekonominya tetap tumbuh. Miliki sense of crisis, kepekaan dan kesigapan. Jika anggaran terbatas, cari permodalan melalui pola kemitraan. Jangan lupa lakukan kajian dan evaluasi minimal setiap semester. Minggu depan saya tunggu langkah-langkah strategisnya,” tandasnya.
Langkah penonaktifan ini menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam memperkuat tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
