JAKARTA — Pagi 1 Oktober 1965 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Dentuman senjata, penculikan para jenderal, dan kabar gugurnya Jenderal Ahmad Yani membuat Angkatan Darat kehilangan pucuk pimpinan tertingginya. Dalam kekosongan komando itulah, sebuah nama perlahan naik ke permukaan: Mayor Jenderal Soeharto.
Ahmad Yani, yang saat itu menjabat Menteri/Panglima Angkatan Darat, tewas ditembak di rumahnya dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Bersamaan dengan itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat juga gugur. Struktur komando lumpuh. Situasi Jakarta mencekam. Negara berada di persimpangan.
Di tengah kekacauan tersebut, Soeharto—yang kala itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad)—bergerak cepat. Tanpa pelantikan resmi, tanpa mandat tertulis, ia mengambil alih kendali operasi militer di Jakarta. Pasukan digerakkan, pusat-pusat komunikasi diamankan, dan stabilitas mulai dipulihkan. Secara de facto, Soeharto telah menjadi pemegang komando Angkatan Darat.
Presiden Soekarno pada awalnya tidak serta-merta menunjuk pengganti Ahmad Yani. Ada dinamika politik yang rumit, tarik-menarik kekuasaan, serta pertimbangan keseimbangan antara militer dan sipil. Tetapi realitas di lapangan berbicara lain. Soeharto telah memegang kendali penuh, dan Angkatan Darat berada di bawah pengaruhnya.
Pada 16 Oktober 1965, Soekarno akhirnya melantik Soeharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur. Pelantikan itu menjadi momen krusial: dari pengendali lapangan menjadi pemimpin militer yang sah dan diakui negara.
Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan. Ia menandai pergeseran kekuasaan yang lebih besar. Angkatan Darat, sebagai kekuatan politik dominan kala itu, kini sepenuhnya berada di tangan Soeharto. Dari posisi inilah, ia mulai mengonsolidasikan kekuatan, memimpin operasi penumpasan terhadap PKI, serta perlahan menggeser pengaruh Presiden Soekarno.
Sejarah kemudian mencatat, hanya beberapa bulan setelah pelantikan itu, lahirlah Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)—dokumen yang semakin mengukuhkan posisi Soeharto. Tak lama berselang, Orde Lama runtuh dan Orde Baru berdiri.
Pelantikan Soeharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat kerap dipandang sebagai gerbang awal perubahan rezim. Sebuah keputusan yang lahir dari situasi darurat, tetapi berdampak panjang bagi perjalanan bangsa. Dari kekosongan komando pasca gugurnya Ahmad Yani, Indonesia memasuki babak baru sejarah kekuasaan.
