PALEMBANG, POSMETRO.ID – DPRD Provinsi Sumatera Selatan memberikan sejumlah catatan strategis dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, khususnya pada sektor kesejahteraan rakyat.
Di bidang pendidikan, DPRD mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berbasis daerah pemilihan guna memperpendek rentang kendali layanan. Selain itu, penguatan pusat data dan informasi pendidikan dinilai penting agar layanan lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.
DPRD juga menekankan pelaksanaan seleksi murid baru yang profesional serta perlindungan bagi tenaga pendidik sesuai regulasi terbaru.
Pada sektor kesehatan, DPRD merekomendasikan pembentukan pusat informasi layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta optimalisasi peran posyandu. Peningkatan kualitas layanan kesehatan daerah juga dinilai perlu melalui perbaikan sistem pelayanan.
Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran hibah dan pelaporan pertanggungjawaban menjadi perhatian serius, termasuk perlunya audit oleh aparat pengawas internal pemerintah.
DPRD juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di bidang kepemudaan dan olahraga, pemerintah provinsi diminta meningkatkan fasilitas bagi atlet serta mengoptimalkan pengelolaan Jakabaring Sport City (JSC) sebagai pusat pembinaan olahraga.
Sementara itu, pada sektor literasi, DPRD mendorong perluasan akses buku hingga ke wilayah terpencil serta optimalisasi pemanfaatan perpustakaan digital guna meningkatkan minat baca masyarakat.
Untuk sektor ketenagakerjaan, DPRD mendorong pembentukan UPTD pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan anggaran guna memastikan perlindungan tenaga kerja dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.
Di bidang pariwisata dan kebudayaan, DPRD menekankan perlunya inovasi dalam penyelenggaraan event serta optimalisasi destinasi wisata, termasuk Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya.
Pada sektor sosial, DPRD meminta pembaruan data penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih akurat, serta revitalisasi panti sosial untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok rentan.
Perlindungan perempuan dan anak juga menjadi perhatian, termasuk penguatan layanan pengaduan hingga tingkat desa dan kelurahan serta penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Di bidang kebencanaan, DPRD meminta BPBD memperkuat koordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesiapsiagaan dan respons darurat.
Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan pembangunan RSUD Siti Fatimah serta peningkatan status Rumah Sakit Ernaldi Bahar dari tipe B menjadi tipe A.
Secara umum, DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan menerima LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, dengan berbagai catatan yang diharapkan segera ditindaklanjuti demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
