POSMETRO.ID | MURA — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Selasa (31/3/2026).
Forum ini tidak sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi arena sinkronisasi kepentingan antara pemerintah daerah, pusat, dan provinsi dalam menentukan prioritas pembangunan.
Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus sejalan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan.
“Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Harus selaras dengan arah kebijakan pusat dan provinsi, tetapi tetap menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Suprayitno.
Musrenbang ini turut dihadiri Ketua DPRD Musi Rawas, perwakilan pemerintah pusat melalui Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, serta unsur Forkopimda, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, berbagai usulan program prioritas dibahas, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Seluruh usulan tersebut telah diintegrasikan dalam sistem perencanaan nasional.
Suprayitno menekankan, tahun 2027 memiliki posisi strategis. Selain menjadi tahun ketiga masa kepemimpinannya, periode ini juga menjadi fase awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Musi Rawas 2025–2045.
“Ini momentum penting untuk meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang yang kuat,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut mempercepat capaian target dalam RPJMD 2025–2029. Sejumlah persoalan mendasar masyarakat, kata dia, harus segera dijawab melalui program yang terukur dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, lanjut Suprayitno, telah menetapkan sembilan program prioritas sebagai fokus pembangunan. Program-program tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang, dalam konteks ini, menjadi ruang tawar-menawar kepentingan sekaligus penentu arah kebijakan. Di titik inilah, konsistensi antara perencanaan dan implementasi akan diuji.
