POSMETRO.ID | PRABUMULIH – Tekanan belanja pegawai yang kian mendekati ambang batas 30 persen dari APBD menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Prabumulih. Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih memilih mencari jalan tengah agar keseimbangan anggaran tetap terjaga tanpa mengorbankan pelayanan publik, termasuk keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, mengakui bahwa beban belanja pegawai saat ini memang menjadi tekanan tersendiri dalam struktur APBD.
“Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kewajiban belanja pegawai tetap harus dipenuhi, tapi pembangunan dan pelayanan publik juga tidak boleh terganggu,” ujarnya kepada POSMETRO.ID, Rabu (01/04/2026).
Di tengah kekhawatiran sejumlah daerah yang mulai mengambil langkah ekstrem, Franky menegaskan bahwa Pemkot Prabumulih tidak akan menjadikan P3K sebagai “korban” dari tekanan fiskal.
“Kita tidak ingin P3K menjadi pihak yang dikorbankan. Mereka adalah bagian penting dari pelayanan publik, terutama di sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, langkah yang diambil harus tetap mempertimbangkan dampak sosial dan kualitas layanan.
Untuk menjaga keseimbangan, Pemkot Prabumulih mulai melakukan penataan ulang belanja daerah secara lebih selektif. Program-program yang dianggap kurang prioritas akan dievaluasi, sementara kebutuhan dasar tetap dipertahankan.
“Efisiensi bukan berarti memangkas secara sembarangan, tapi memastikan setiap anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat,” jelas Franky.
Meski demikian, ia mengakui adanya kekhawatiran jika belanja barang dan jasa terus tergerus untuk menutup kebutuhan rutin.
“Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai belanja pegawai mendominasi, sementara pelayanan dan pembangunan justru terganggu,” tambahnya.
Selain efisiensi, Pemkot juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi jangka menengah.
“Ke depan kita tidak bisa hanya bergantung pada transfer pusat. PAD harus ditingkatkan, dan setiap OPD didorong untuk menghadirkan inovasi dalam menggali potensi daerah,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tekanan belanja yang terus meningkat.
Di sisi lain, Pemkot Prabumulih juga masih menunggu kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah pusat terkait pembiayaan P3K.
“Kami berharap ada formulasi kebijakan yang lebih proporsional dari pusat, karena persoalan ini tidak hanya dialami Prabumulih, tetapi hampir seluruh daerah,” kata Franky.
Ia menegaskan, setiap langkah yang diambil akan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang.
“Prinsipnya, kita ingin semua berjalan seimbang. Kesehatan fiskal daerah terjaga, tapi pelayanan publik dan nasib tenaga P3K juga tetap diperhatikan,” tutupnya.
