POSMETRO.ID | JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim Edison pada awal Juni 2026 tampaknya menjadi pintu masuk terbongkarnya dugaan praktik korupsi yang lebih luas. Apa yang semula terlihat sebagai kasus suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kini berkembang menyeret nama-nama pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan.
Perkembangan terbaru bahkan memunculkan pengakuan mengejutkan dari salah satu tersangka, Titin Rita Lestari. Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel itu membantah menerima uang suap dan mengaku hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana.
"Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana," katanya saat digiring menuju mobil tahanan KPK.
Pernyataan yang lebih mengundang perhatian muncul sesaat kemudian. Titin menyebut pihak yang menerima uang justru berada di level pimpinan.
"Pimpinan saya berjenjang yang terima uang," ujarnya singkat.
Meski belum dapat diverifikasi dan masih menjadi bagian dari proses penyidikan, ucapan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi. Sebab, selama ini BPK merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis mengawasi penggunaan keuangan negara dan daerah.
Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap KPK, kasus ini berawal dari dugaan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sejumlah rekanan diduga memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu sebagai bagian dari mekanisme pembagian fee proyek.
Dana yang terkumpul kemudian diduga mengalir melalui berbagai rekening nominee dan transaksi tunai untuk menyamarkan asal-usulnya. Dalam skema tersebut, KPK menduga terdapat peran sejumlah pejabat daerah yang mengatur distribusi dana.
Namun perkara tidak berhenti pada dugaan suap proyek semata. Penyidik menemukan indikasi adanya upaya mempengaruhi proses pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran daerah. Di sinilah nama sejumlah aparatur BPK Sumsel mulai masuk dalam pusaran penyidikan.
KPK menduga terdapat pemberian uang yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap proyek-proyek pemerintah daerah. Dugaan itu menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas lembaga pemeriksa yang menjadi salah satu pilar akuntabilitas keuangan negara.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut. Selain Bupati Muara Enim Edison, terdapat nama Abi Nurwardani yang menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Kemudian Adi Triyadi yang disebut sebagai orang kepercayaan sekaligus kerabat dekat kepala daerah, serta Cory Erin Hardi dari pihak swasta.
Dalam pengembangan perkara, KPK kembali menetapkan Titin Rita Lestari dan Augus Dwianggara alias Angga sebagai tersangka. Angga diketahui merupakan pihak swasta yang disebut memiliki kedekatan dengan salah satu unsur di BPK RI.
Penambahan tersangka tersebut mengindikasikan bahwa penyidikan tidak lagi hanya menyasar lingkaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim, tetapi mulai menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan proses pemeriksaan keuangan daerah.
Kasus ini menjadi menarik karena menyentuh dua institusi penting sekaligus. Di satu sisi terdapat pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran publik. Di sisi lain ada lembaga pemeriksa negara yang bertugas memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.
Ketika keduanya terseret dalam perkara yang sama, penulis dan anda tentu mempertanyakan sejauh mana sistem pengawasan mampu bekerja secara independen.
Bagi masyarakat Sumatera Selatan, kasus ini bukan sekadar persoalan hukum. Perkara tersebut menyangkut kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan uang rakyat.
KPK memastikan penyidikan masih terus berkembang. Barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp1,9 miliar, terdiri dari uang tunai, saldo rekening, serta perangkat elektronik yang kini tengah dianalisis penyidik.
Pernyataan Titin mengenai adanya pimpinan yang menerima uang juga diperkirakan akan menjadi salah satu fokus pendalaman. Jika penyidik menemukan bukti yang cukup, bukan tidak mungkin daftar tersangka akan kembali bertambah.
Terakhir, masyarakat tentu menunggu sejauh mana KPK mampu mengurai benang kusut dugaan suap yang bermula dari proyek-proyek daerah dan kemudian menyeret aparat pengawas keuangan negara.
Satu hal yang pasti, pusaran korupsi Muara Enim belum berhenti berputar. Justru, gelombang penyidikannya tampak semakin melebar.
*(Jun M
