• Jelajahi

    Copyright © POSMETRO.ID
    POSMETRO.ID

    Iklan

    Kriminal

    KNPI Sumut Soroti Mandeknya Kerja Sama Dairi–Blitar, Minta Bupati Evaluasi OPD

    06 Juli 2026, Juli 06, 2026 WIB Last Updated 2026-07-06T08:53:11Z
    Masukkan scrip iklan disini

     


    POSMETRO.ID, DAIRI – DPD KNPI Sumatera Utara menyoroti belum optimalnya implementasi kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Blitar di sektor pertanian dan peternakan. Kerja sama yang diinisiasi Bupati Dairi tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


    Sorotan itu disampaikan Fungsionaris DPD KNPI Sumatera Utara, Arifatullah Manik, Senin (6/7/2026). Menurutnya, hingga kini manfaat dari kerja sama tersebut belum dirasakan oleh petani, peternak, maupun pelaku usaha di Kabupaten Dairi.


    Arifatullah menilai Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Dairi belum mampu menerjemahkan kerja sama antardaerah itu ke dalam program yang konkret dan terukur.


    "Jika kerja sama tersebut benar-benar menjadi program prioritas Bupati Dairi, maka Dinas Pertanian dan Dinas Perindag seharusnya mampu menerjemahkannya menjadi program yang memiliki target jelas serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampai hari ini kami belum melihat hasil yang signifikan," ujarnya.


    KNPI Sumut juga meminta Bupati Dairi melakukan evaluasi terhadap kinerja kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut apabila dinilai belum mampu menjalankan program strategis pemerintah daerah secara efektif.


    Selain itu, KNPI mendesak agar perkembangan kerja sama dengan Kabupaten Blitar disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Menurut mereka, transparansi diperlukan agar publik mengetahui sejauh mana implementasi, capaian, serta manfaat yang telah dihasilkan dari kerja sama tersebut.


    "Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya kerja sama yang ditandatangani, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jika hingga saat ini implementasinya belum jelas, maka evaluasi terhadap OPD terkait patut dipertimbangkan," tutup Arifatullah Manik.

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Utama