Setiap hari pihak Pertamina melalui media massa selalu mengungkapkan sudah mendapatkan kemajuan dalam penanganan semburan gas di Kelurahan Sukaraja yakni sumur 025 TLJ Kota Prabumulih. Tingkat kebisingan pada kawasan sumur disebutkan telah mengalami penurunan dari biasanya. Padahal jika dicermati, penurunan tingkat kebisingan yang dimaksud adalah, pihak perusahaan hanya mengalihkan suara bising yang keluar dari sumur menggunakan beberapa blower raksasa untuk mengarahkan kebisingan ke arah hutan.
Namun hal ini dibantah oleh pihak Pertamina dengan mengatakan, pemasangan blower hanya untuk menekan gas liar agar tidak menyebar kemana-mana.
Sebagai catatan, semburan gas di Sukaraja sudah berjalan 4 hari, namun upaya
penyelesaiannya hingga kini masih jauh dari harapan. Beruntung, warga masih bisa menahan amarah dan tidak melakukan aksi kendati sebahagian sudah mulai menampakkan rasa kesal secara personal. Dari berbagai sumber menyebutkan, warga masih memberikan kesempatan kepada pihak pertamina sesuai yang telah diterbitkan di berbagai media lokal dan Nasional. Penanganan semburan gas dipastikan selesai dalam jangka waktu lima hari. Ditakutkan, lima hari tak selesai, habis gas terbitlah lumpur. Tanya mengapa?
Untuk menekan semburan gas, pihak pertamina menginjekasikan lumpur berat ke pusat semburan. Dalam per menitnya saja dibutuhkan 24 barel lumpur berat. Bayangkan, total lumpur berat yang akan
dipergunakan mengurangi tekanan bisa mencapai 350-3000 barel per hari. Jadi tidak salah jika kami menyebutkan Habis Gas Terbitlah Lumpur.
Mengapa demikian? Banyak asumsi telah diutarakan, di antaranya yang menarik adalah keengganan pihak Pertamina untuk secara ikhlas meminta maaf kepada warga Prabumulih yang terkena dampak. Singkatnya, mereka takut rugi. Lalu, dengan berbagai cara berupaya mencari dalih, berkelit, mencuci tangan, bersilat lidah dengan mengatakan, kejadian tersebut terjadi akibat faktor alam. Faktor alam dari hongkong..!!!
Coba simak pernyataan Vice President Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir di Jakarta, Selasa (2/4) yang mengatakan peristiwa sumur blowout pertamina adalah hal biasa. Seolah tanpa beban, Ali Mundakir menjelaskan, terjadinya kejadian semburan liar (blowout) pada sumur pemboran Talang Jimar (TLJ)-25 di Prabumulih Sumatera Selatan pada senin kemarin telah dipadamkan. Dikatakan, hal itu merupakan suatu kejadian yang biasa di dalam pengeboran minyak dan gas (migas).
Ali Mundakir mengatakan, upaya mematikan semburan liar telah
dilakukan Senin Sore kemarin. Skema mematikan semburan liar di TLJ-25
INF yaitu dengan menginjeksikan lumpur sebanyak tiga kali volume lubang
atau sekitar 1000 sampai 12.000 barel dengan rata-rata maksimal 24 barel
per menit. Sudah cek ke lokasi belum pak Ali Mudakir..? Jangan asal dong, cek dulu sudah dilakukan injeksi apa belum?
Ditakutkan, sebuah fenomena yang hanya terjadi di bumi pertiwi ini, bahwa segala persoalan yang terjadi dan menimpa rakyat, Pemerintahlah yang harus bertanggung jawab. Ini tidak boleh terjadi di Kota Prabumulih. Cukup hanya kasus lapindo yang dibebankan kepada Pemerintah. Karna pada umumnya rakyat dengan mudah melemparkan tanggung jawabnya kepada Pemerintah. Ketika harga Bawang merah naik, daging melonjak naik, para penjual daging demo ke istana presiden, padahal mereka tahu penyebabnya adalah badai sehingga Australia tidak bisa mengirim sapi ke Indonesia. Karena badai pula, PLN terpaksa harus melakukan pemadaman bergilir di Jawa dan Bali karena pasokan batubara ke pembangkit listrik terhambat. "Mungkin sebentar lagi DPR akan menggunakan hak interpelasinya mengapa Pemerintah tidak sanggup mengatasi badai (?!) Nah bole gawe Pemerintah.
Kembali ke persoalan semburan gas di Prabumulih, sebagai bangsa kita berharap PT Pertamina dapat dengan segera mengatasinya sesuai janji yang terlanjur diutarakan yakni Semburan gas dapat diatasi dalam jangka waktu lima hari. Warga sudah mulai muak mendengar suara bising mirip pesawat zet tempur di kota yang damai ini. Segera menuntaskan konpensasi terhadap warga yang terkena dampak semburan gas. Jangan lagi mencari dalih macam-macam atau berlindung di balik fenomena alam. Tidak perlu lagi mengundang para pakar untuk berunding hanya untuk meyakinkan publik bahwa semburan gas tersebut adalah fenomena alam. Daripada membuang banyak dana untuk loby ke Pejabat, membayar pakar, lebih baik uang itu digunakan untuk membayar ganti rugi kepada warga. Bukankah demikian seharusnya..? PP/RED
Ditakutkan, sebuah fenomena yang hanya terjadi di bumi pertiwi ini, bahwa segala persoalan yang terjadi dan menimpa rakyat, Pemerintahlah yang harus bertanggung jawab. Ini tidak boleh terjadi di Kota Prabumulih. Cukup hanya kasus lapindo yang dibebankan kepada Pemerintah. Karna pada umumnya rakyat dengan mudah melemparkan tanggung jawabnya kepada Pemerintah. Ketika harga Bawang merah naik, daging melonjak naik, para penjual daging demo ke istana presiden, padahal mereka tahu penyebabnya adalah badai sehingga Australia tidak bisa mengirim sapi ke Indonesia. Karena badai pula, PLN terpaksa harus melakukan pemadaman bergilir di Jawa dan Bali karena pasokan batubara ke pembangkit listrik terhambat. "Mungkin sebentar lagi DPR akan menggunakan hak interpelasinya mengapa Pemerintah tidak sanggup mengatasi badai (?!) Nah bole gawe Pemerintah.
Kembali ke persoalan semburan gas di Prabumulih, sebagai bangsa kita berharap PT Pertamina dapat dengan segera mengatasinya sesuai janji yang terlanjur diutarakan yakni Semburan gas dapat diatasi dalam jangka waktu lima hari. Warga sudah mulai muak mendengar suara bising mirip pesawat zet tempur di kota yang damai ini. Segera menuntaskan konpensasi terhadap warga yang terkena dampak semburan gas. Jangan lagi mencari dalih macam-macam atau berlindung di balik fenomena alam. Tidak perlu lagi mengundang para pakar untuk berunding hanya untuk meyakinkan publik bahwa semburan gas tersebut adalah fenomena alam. Daripada membuang banyak dana untuk loby ke Pejabat, membayar pakar, lebih baik uang itu digunakan untuk membayar ganti rugi kepada warga. Bukankah demikian seharusnya..? PP/RED
