masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Prabumulih 2018 Silam yang mempertemukan Cawako Petahana Ridho-Fikri (RF) VS Kotak Kosong (Koko) mengakibatkan peningkatan dinamika di tengah masyarakat jaman itu.
Suhu politik di Kota Kecil ini sempat memanas terlebih Pjs Walikota Prabumulih yang saat itu dijabat oleh Richard Cahyadi dituding sebagai dalang di balik pergerakan Koko.
Bak lahar api dari letusan gunung merapi, sejarah politik Prabumulih berubah drastis dari yang damai menjadi panas terlebih Richard Cahyadi sehari setelah ditetapkan dari Pejabat Sementara (Pjs) menjadi Penjabat Walikota merubah susunan Kabinet Pemangku jabatan kepala SKPD Pemerintahannya.
Arah politik menjadi terkotak-kotak dari satu arah menjadi dua Poros tanpa adanya poros tengah. Jadilah Relawan Koko ala ASN di Pusaran Pemerintahan Richard Cahyadi memaksa poros RF bekerja ekstra memenagi perang dingin sang Mantan VS Pjs.
Dari pelantikan yang kontroversial itu menimbulkan dugaan Kubu ASN yang dilantik disebut Gerbong Koko sementara ASN yang dibangkupanjangkan (Non Job-red) disebut Loyalis Petahana. Pertanyaannya benarkah demikian? Hanya Tuhan dan mereka yang terkait yang tahu.
Faktanya, pergolakan Pemilukada 2018 silam meninggalkan Sejarah Pahit Politik Kota Prabumulih setelah RF berhasil memenangi perang Pemilukada mempertahankan kursi Nomor 1 dan Nomor 2 Kota Nanas. Relawan Koko ala ASN sekelas Esselon II dan III tidak sedikit yang hengkang meningglkan jabatan dan pindah dari Kota Prabumulih.
Belum lagi data pelantikan era Richard Cahyadi terungkap Illegal menyebabkan Birokrasi Transisi gaduh ditengah awal masa Jabatan RF menakhodai Pemerintahannya. Seluruh Pejabat yang Sebelumnya telah dilantik mengisi Kepala SKPD diseret ke tempat semula. Ada tangis dan tawa ketika jabatan mereka di tarik dan dikembalikan ke pejabat semula. Pedihnya ketika Camat Prabumulih Barat Andi Aprizal turun pangkat menjadi Lurah Gunung Ibul Barat yakni jabatannya semula.
Kembali ke pokok permasalahan. Isu gerbong rotasi jabatan atau mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dikabarakan akan digelar pertengahan maret 2019. Kasak kusuk isu pelantikan justru lebih banyak dialami oleh mereka yang mengaku loyalis Petahana. Harap-harap cemas sesuai atau tidaknya jabatan yang diterima kala pengakuan berjudul loyalis kerap diteriakkan.
Di Poros kiri, isu tersebut tidak berpengaruh banyak. Selain telah menyadari posisi bukan digerbong yang sama juga tidak ambil pusing sebab mereka telah menyadari bahwa mutasi jabatan adalah hak preogratif Pimpinan.
"Itu hak Pimpinan. Apapun hasil dari mutasi nantinya Insya Allah kita siap menerima. Itu juga merupakan bagian dari Fakta Integritas yang kita tanda tangani saat meniti karir di ASN di awal" ujar Hr salah seorang ASN yang terlibat Gerbong Richard Cahyadi pada Pemilukada 2018 lalu.
Di poros tengah seperti masyarakat dan pengamat, pelantikan hendaknya secepat mungkin dilakukan. Ini selain untuk memperlancar kinerja Pemerintahan juga sebagai pembuktian bahwa pelantikan sesuai visi bukan ajang pelantikan balas jasa dan balas dendam.
