POSMETRO, PRABUMULIH - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Prabumulih (Pemkot) menggelar Rapat paripurna ke-XIV masa persidangan Ke-ll. Rapat sendiri digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Rabu (30/03/2022). Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Prabumulih juga tampak hadir dalam rapat penyampaian nota pengantar Walikota pada LKPJ Tahun Anggaran 2021.
Selain Rapat mendengarkan nota pengantar walikota, Rapat kembali dilanjutkan dengan Pengesahan Jadwal Kegiatan Pembahasan LKPJ Walikota Prabumulih Tahun Anggaran 2021, pembentukan pansus, laporan hasil kerja komisi dan pengambilan persetujuan bersama DPRD, terhadap pembahasan 4 Raperda kota Prabumulih tahun 2022.
"Tadi barusan kita mendengarkan nota pengantar Walikota tentang LKPJ Tahun anggaran 2021. Keseluruhan kita anggap baik dan berharap kedepan ini akan berlanjut sehingga keuangan Pemerintah lebih terencana dan tepat sasaran" ujar Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno, SE.
Dikatakan, Rapat kembali akan digelar hingga sore seusai makan siang dengan agenda Penandatanganan keputusan bersama terhadap 4 Raperda kota Prabumulih tahun 2022 serata mendengarkan Pendapat akhir walikota Prabumulih.
Terpantau, kegiatan rapat Paripurna ke-XIV masa persidangan Ke-ll tersebut dihadiri oleh Ir H Ridho Yahya MM, Sutarno, SE ketua DPRD kota Prabumulih, para ketua komisi dan seluruh anggota DPRD kota Prabumulih serta para camat dan lurah Se-Kota Prabumulih.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Prabumulih H Ridho Yahya mengaku, pihaknya sengaja menyerahkan LKPJ lebih cepat lagi.
Dikatakan, dalam penyerapan anggaran 2021, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum bisa menyerap anggaran maksimal alias menyisahkan silpa. “Tapi kan musim covid, ada hal-hal yang tidak capai target,” lanjutnya.
Mantan Wakil Walikota itu pun mencontohkan, misalnya ada pembangun yang tidak selesai lantaran Prabumulih merupakan Kota dengan laporan keuangan tercepat.
“Karena kita harus disiplin, kalau 30 Desember tidak selesai (proyek, red) kita gunting kita tidak memandang itu punya siapa. Makanya terjadinya silpa,” terangnya mengaku tak ada toleransi untuk proyek yang belum selesai di 31 Desember.
Disinggung berapa total silpa APBD 2021? Wali Kota dua periode itu mengaku tak tahu persis nilainya. Hanya saja, dia mengaku silpa disebabkan karena proyek yang tidak selesai.
“Kayak misalnya bencana, mungkin tidak terlalu sering banjir, kebakaran juga sudah mulai berkurang. Biasanya kan kalau dulu tempat kita tidak banjir kita bantu tempat lain, ini tempat lain idak kita bantu. Kita cadangkan untuk kita,” sambungnya.
Yang jelas, kata dia. Walaupun APBD tidak terserap namun pembangunan lebih banyak itu lebih bagus lagi. Seperti PU banyak APBD tak terserap namun banyak pembangunan menggunakan dana pusat dibangun di Prabumulih. “Itu yang penting,” tukasnya. adv
