• Jelajahi

    Copyright © POSMETRO.ID
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Kriminal

    Ridwan Yasin Desak Pemda Gorut Segera Bayarkan Gaji ke-13 dan 14 ASN

    30 Januari 2025, Januari 30, 2025 WIB Last Updated 2025-01-30T13:59:28Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    POSMETRO.ID | GORUT 
    – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, mengkritik kebijakan Pemda yang dinilainya tidak berpihak kepada aparatur sipil negara (ASN) dan guru. Ia menyoroti keterlambatan pembayaran hak ASN dan tenaga pendidik yang hingga kini belum tuntas, sementara proyek fisik justru lebih diutamakan.



    "Kesejahteraan ASN dan guru harus menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat sudah berupaya memastikan hak mereka terpenuhi, tapi mengapa Pemda Gorontalo Utara masih mengutak-atik anggaran yang seharusnya sudah dibayarkan?" ujar Ridwan Yasin dalam keterangannya kepada media.


    Ridwan Yasin mengungkapkan bahwa hingga kini gaji ke-13 dan ke-14 ASN belum dibayarkan penuh, sementara tunjangan sertifikasi guru juga masih tertunda. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan lemahnya manajemen keuangan daerah.


    "Jika anggaran ada, mengapa ditunda? Jika tidak ada, ke mana dana itu dialokasikan? Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah," tegasnya.



    Ridwan Yasin menilai bahwa solusi atas permasalahan ini cukup sederhana:

    • Menunda proyek fisik yang tidak mendesak.
    • Memastikan hak ASN dan guru dibayarkan terlebih dahulu.
    • Menerapkan transparansi anggaran agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat.

    Ia juga menyesalkan sikap Kepala Badan Keuangan Daerah Gorontalo Utara yang tidak hadir dalam rapat dengan DPRD, seolah menghindari transparansi dalam pengelolaan anggaran.



    "Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut hingga menjadi bola panas. ASN dan guru butuh kepastian, bukan sekadar janji," tandasnya.



    Di tengah polemik ini, desakan dari masyarakat dan aktivis semakin menguat. Banyak ASN dan guru yang menggantungkan hidup pada gaji tambahan tersebut, terutama di tengah meningkatnya biaya kebutuhan pokok.



    Jika keterlambatan ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gelombang protes akan muncul. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah pun bisa semakin merosot, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.


    Kini, semua mata tertuju pada Pemda Gorut. Akankah mereka mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini, atau tetap bertahan dengan kebijakan yang berisiko memperburuk keadaan?

    Masyarakat menunggu tindakan konkret, bukan sekadar janji! (M)

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Utama