POSMETRO.ID, LAHAT — Dr. Hj. Rika Novalina, SH, M.Kn resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) MP2EL untuk masa bakti 2024–2027. Pengukuhan kepengurusan berlangsung khidmat di Gedung Juang Kodim 0405/Lahat, bertepatan dengan kegiatan Halal Bihalal 1446 H, Kamis (17/04/25).
Dalam sambutannya, Dr. Rika menyampaikan bahwa kepengurusan yang baru akan memperkuat kolaborasi baik di internal maupun eksternal organisasi.
“Dengan adanya pengukuhan ini, kami semakin solid. Harapan kami ke depan, IPPAT MP2EL bisa lebih bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati Lahat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa IPPAT memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pertanahan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, momentum Halal Bihalal juga dinilai sebagai ajang mempererat solidaritas serta meningkatkan koordinasi antaranggota.
Wakil Bupati Lahat, Hj. Widia Ningsih, SH, MM yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua terpilih.
“Selamat kepada saudari Dr. Rika Novalina yang telah dilantik sebagai Ketua IPPAT MP2EL. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, membawa visi dan misi organisasi dalam mendukung penataan pertanahan yang adil, menekan praktik mafia tanah, serta membantu menyelesaikan berbagai sengketa lahan di Kabupaten Lahat,” ucapnya.
Senada Wakil Bupati, Pemimpin Redaksi POSMETRO.ID, Jun Manurung, SH turut menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Dr. Hj. Rika Novalina sebagai Ketua IPPAT MP2EL periode 2024–2027.
“Selamat kepada Ibu Dr. Rika Novalina atas amanah barunya sebagai Ketua IPPAT MP2EL. Semoga Ibu senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin, serta mampu membawa organisasi ini semakin maju, profesional, dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” ucap Jun.
Ia juga berharap, di bawah kepemimpinan Rika, IPPAT MP2EL dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan media dalam mendukung transparansi, kepastian hukum, serta penyelesaian masalah pertanahan secara adil dan bermartabat.
